Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Djoko Suyanto
Terkait Pembukaan Kantor Pusat Free West Papua, Kemenlu Akan Panggil Dubes Inggris
Saturday 04 May 2013 12:30:13

Menko Polhukam, Djoko Suyanto.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait pemberitaan sepihak dari Free West Papua Campaign (FWPC) mengenai pembukaan ‘kantor pusat’ mereka di Oxford, Inggris, Minggu (28/4) lalu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akan segera memanggil Dubes Inggris di Jakarta.

“Sementara itu KBRI London juga akan lakukan langkah serupa terhada Kemlu Inggris di London. Semua langkah kita lakukan untuk kedaulatan kita NKRI,” kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (3/5).

Pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto disampaikan menanggapi pembukaan ‘kantor pusat’ FWPC di Oxford, Inggris, Minggu (28/4), yang juga dihadiri oleh Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.

Akui NKRI

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengemukakan, selama ini FWPC memang memfokuskan kegiatannya di kota Oxford. Namun mereka sekarang menggambarkannya sebagai "kantor" di Oxford.

“Selama ini kegiatan tersebut "sama sekali tidak" mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan Oposisi di Parlemen, karena secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” kata Menko Polhukam.

Untuk mempertegas sikap dan prinsip pemerintah inggris yang selama ini mendukung NKRI itulah, lannjut Djoko, Kemlu akan panggil Dubes Inggris di Jakarta, sementara itu KBRI London akan lakukan langkah serupa terhadap Kemlu Inggris di London.

“Semua langkah kita lakukan untuk kedaulatan kita NKRI,” tegas Menko Polhukam Djoko Suyanto yang sedang mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di beberapa kota di Jatim.(es/skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Djoko Suyanto
 
• Pilih Patuh, Pemerintah Serahkan Masyarakat Menilai Putusan MK
 
• Menko Polhukam Sesalkan Sikap Anas
 
• Terkait Pembukaan Kantor Pusat Free West Papua, Kemenlu Akan Panggil Dubes Inggris
 
• Tindak Tegas Pelaku, Tapi Tidak Ada Peningkatan Status di Papua
 
• Menko Polhukam: Azas Kebhinekaan Alat Pemersatu Pembangunan Bangsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]