SAMARINDA, Berita HUKUM - Kendati sudah kondusif, konflik etnis yang terjadi di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini yang mengakibatkan kerusakan dan rusaknya rumah oenduduk yang cukup parah yang menyisakan banyak korban trauma, walau sudah aman namun DPRD Kaltim dijadwalkan akan siap turun ke lokasi kejadian.
Konflik SARA yang juga mengundang keprihatinan Anggota DPRD Kaltim tersebut hingga akan menjadwalkan turun ke lokasi kejadian tersebut.
Hal tersebut disampaikan sejumlah Anggota DPRD Kaltim pada Rapat Badan Musyawarah pada, Selasa (22/10) lalu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan rencana terjun kelapangan tersebut telah dijadwalkan awal Desember 2019.
"Kunjungan lapangan itu nantinya akan dilakukan oleh komisi pembidangan yakni komisi I bidang hukum dan komisi IV bidang kesejahteraan masyarakat," ujar Samsun.
Samsun juga mengatakan bahwa menurut informasi dari pihak keamanan, kondisi PPU sudah kondusif akan tetapi berdasarkan laporan dari masyarakat masih meninggalkan trauma dan rentan timbulnya isu-isu yang dapat memecah belah.
"Saat ini masih ribuan personil aparat masih disana, sebagai wakil rakyat harus menunjukkan empati terhadap peristiwa itu, nanti akan dilihat langsung bagaimana kondisi para korban khususnya anak-anak bagaimana pemenuhan pendidikan dan kesehatannya," jelas Samsun.
Samsun yang politisi asal PDIP tersebut menilai bahwa penanganan terhadap konflik di Kaltim dan PPU haruslah cepat dilakukan pasalnya, Benua Etam menjadi Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk prioritas perencanaan pembangunan nasional, tegas Samsun.
"Jangan sampai konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi menjadi persoalan sehingga menghambat laju pembangunan dalam arti luas jelang IKN. Samsun juga meminta kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri beserta tokoh agama dan masyarakat, untuk terus melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi lagi," pungkas Samsun.(bh/gaj) |
