Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hukuman Mati
Terkait Eksekusi Mati, Kejaksaan Bantah Adanya Dubes Asing
Friday 15 Feb 2013 16:00:25

Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief saat ditanyai wartawan, Jum'at (1/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait akan dieksekusinya 10 orang terpidana mati, Jaksa Agung Basrief Arief membantah kabar adanya pertemuan antara pihaknya dengan sejumlah duta besar (Dubes) di Indonesia. "Dubes asing, yang mana, yang namanya di Jakarta kan dubes asing semua. Enggak, enggak ada," kata Basrief Arief di Jakarta, Jumat (15/2).

Sejak kemarin telah beredar kabar dari internal Kejaksaan Agung yang menyebutkan dubes dari negara-negara besar mendatangi gedung Kejagung untuk mempertanyakan langkah eksekusi mati terhadap warga negaranya yang terjerat kasus hukum di Indonesia.

Hukuman eksekusi mati bagi terpidana, di beberapa negara telah dihapus dengan alasan rasa maupun pertimbangan kemanusiaan.

Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) terjerat kasus hukum dalam perkara narkotika, dan divonis mati oleh pengadilan, dan berdasarkan hasil inventarisasi terakhir, Kejagung menyatakan jumlah terpidana mati yang putusannya telah inkrah bertambah dari 17 menjadi 20 orang.

Tahun 2013 ini Kejagung mengupayakan eksekusi terhadap 10 terpidana mati, dan untuk tahun depan akan dieksekusi 10 orang lagi.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Hukuman Mati
 
• Predator 13 Santriwati Lolos Hukuman Mati. Kajati Jabar: Kami Pikir-pikir
 
• Sindikat Narkotika di Rawa Kalong, Gunung Sindur Bogor Dituntut Hukuman Mati
 
• AMPAD Mendukung Penuh Jaksa Agung Hukum Mati Koruptor
 
• DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam
 
• Amnesty International Indonesia Yakin Moratorium Hukuman Mati Dapat Terwujud
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]