Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kasus Bansos
Terima Suap, KY Sebut Hakim Setyabudi Tak Syukuri Kenaikan Gaji
Monday 25 Mar 2013 23:03:39

Wakil Ketua KY, Imam Anshori.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial menyesalkan penangkapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono karena menerima suap sebesar Rp 150 juta dari seseorang bernama Asep. Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh menyatakan tindakan tersebut jelas-jelas tidak mensyukuri kenaikan gaji hakim yang diberikan negara per November 2012 lalu.

"Sangat disayangkan seorang Wakil Ketua PN tertangkap tangan terima uang di Bandung. Kalau benar, hakim itu tak mensyukuri kenaikan gaji selama ini," kata Imam saat dihubungi wartawan, Minggu (24/3).

Imam menegaskan KY akan mendukung penuh KPK dalam penanganan kasus tersebut. Ia juga meminta pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat memperketat pengawasan internal bagi para hakim dan aparat pengadilan di instansinya masing-masing.

"KY dukung penuh penanganan KPK tehadap hakim tersebut. Kami juga berharap pengawasan internal oleh pimpinan PN dan PT setempat diperketat karena tertangkap tangan hakim ini di Bandung," imbuhnya.

Kendati ada indikasi suap terhadap Setya dalam putusan yang dia ambil, Imam menegaskan KY tidak akan melakukan eksaminasi putusan yang dibuat olehnya. Menurut Imam eksaminasi tidak berguna karena tidak bisa mengubah putusan. Ia lebih memilih langkah untuk mendorong upaya hukum lanjutan terhadap perkara yang diputus Setya.

KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono yang sedang menerima uang Rp 150 juta dari seorang kurir bernama Asep di kantornya pada hari Jumat (22/3). Setelah melakukan pemeriksaan intensif Setya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia kini ditahan di Rumah Tahanan Guntur Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Maret 2013.

Selain mengamankan Setya, KPK juga mengamankan Asep dan dua orang pegawai Pemkot Bandung. Ketiganya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 5 ayat 1 atau 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya kini ditahan di Rutan KPK.(ky/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus Bansos
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]