Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pemalsuan
Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding
2023-02-04 02:07:00

Suasana sidang pembacaan vonis terdakwa Eddy oleh Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama, SH, Jumat (3/2).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat lahan konsesi galian tambang Batu Bara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjerat Eddy (40) yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, terdakwa Eddy di vonis bersalah oleh Majelis Hakim selama 1 tahun 3 bulan penjara pada sidang yang di gelar Jumat (3/2/2023) sekitar pukul 11.00 Wita.

Amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama, SH terhadap terdakwa Eddy Direktur Utama PT. Mandiri Sejahtera Energindo (MSE) yang hadir secara online dari Rutan Sempaja Samarinda.

Ketua majelis hakim Jemmy mengatakan terdakwa Eddy sebagai Dirut PT Mandiri Sejahtera Energindo, terbukti bersalah melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP, menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana selama 1 tahun 3 bulan penjara, terang KMH Jemmy Tanjung dalam amar putusannya.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eddy Roesmina dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan penjara," ujar Jemmy.

Vonis yang dijatuhi majelis hakim terhadap terdakwa Eddy yang di dampingi Penasihat Hukumnya yang hadir secara off line di hadapan mejelis hakim. Vonis hakim 1 tahun 3 bulan penjara, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum swbelumnya menuntut terdakwa Eddy dengan tuntutan 1 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum menilai, terdakwa Eddy

Salah seorang Penasihat Hukum terdakwa, Jainal usai sidang pembacaan vonis Jumat (3/2/2023) diminta komentarnya oleh beritahukum com terkait vonis majelis hakim, Jainal dengqn singkat mengatakan akan nengajukan banding.

"Kita akan banding," ujar Jainal singkat.

Terkait vonis majelis hakim terhadap terdakwa Eddy lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, Kasi Pidum Kejari Samarinda, Haji Indra Rivani, SH dikonfirmasi pewarata BeritaHUKUM melalu Handphonenya, mengatakan sesuai aturan vonis tersebut kita masih punya waktu 1 minggu, jadi kita melaporkan kepada atasan dulu, apakah banding atau menerima putusan, namun kita masih punya waktu 1 minggu untuk pikir-pikir, jelas Indra.

"Sesuai aturan kita laporkan dulu kepada atasan, namun kita masih punya waktu 1 minggu, ya pikir-pikir dulu satu minggu," pungkas Kasi Pidum Ibdra.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Pemalsuan
 
Terbukti Bersalah, Hakim PN Samarinda Vonis Terdakwa Rahol 1, 6 Tahun Penjara
 
Direktur Ko Diduga Palsukan Surat Dilaporkan Komisaris ke Polisi, Perkaranya Tahap Penyidikan
 
Diungkap! Proses Penahanan Tersangka Pemalsuan Dokumen IUP PT Bintangdelapan
 
Tak Hanya Diduga Lalai SOP, Oknum Bank Pemerintah Juga Disebut Terbukti Palsukan Resi Jasa Pengiriman
 
Polri Tangkap Produsen Oli Kemasan Palsu Beromset Miliaran Rupiah per Bulan di Jawa Timur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]