JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara acara Pembukaan Temu Karya Nasional dalam rangka penyelenggaraan evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2015 di Hotel Mercure Ancol Convention, Jakarta (14/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa, Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Inilah yang harus menjadi misi Pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengutarakan, "Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Inilah yang harus menjadi misi pemerintah," ujarnya, saat memberikan pesan pada acara Pembukaan Temu Karya Nasional dalam rangka penyelenggaraan evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2015 di Hotel Mercure Ancol Convention, Jakarta (14/8).
Temu Karya yang diselenggarakan oleh Direktorar Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dengan bertemakan," Gerakan Nasional Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka". Acara yang dihadiri oleh para Kepala Desa, Lurah, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan / Desa Teladan dari masing-masing Provinsi se-Indonesia.
"Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalah di desa yang multi aspek serta sosial, budaya, dan ekonomi," jelas Tjahjo Kumolo.
"Inti dari UU desa telah memuat substansi pengaturan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi solusi dari masalah uang dihadapi masyarakat desa," tambahnya.
Himbauan Orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri ini kepada para pemimpin wilayah Desa dan Kelurahan teladan se Indonesia pada semua tingkatan, beserta para pemangku kepentingan (stakehoulder) untuk menumbuhkan kemandirian dan semangat gotong royong. "Esensi gotong royong harus dapat dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat dan melibatkan masyarakat, Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap tindak lanjutnya," pungkas Mendagri.
Sementara, Nata Irawan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes), mengatakan kalau peserta temu Karya ini merupakan Juara I perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat provinsi tahun 2015, yang terdiri dari 33 Kepala Desa, dan 33 Lurah, dimana proses penilaiannya berjenjang; bottom up, dari tingkat kecamatan, Kabupaten/kota hingga Provinsi.
"Event ini untuk mendorong terbukanya alur komunikasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antar peserta. Serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dalam rangka menjalin dan mempererat persatuan dan kesatuan Nasional." jelas Dirjen Bina Pemdes.(bh/mnd) |
