Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Dephub
Tekan Biaya Angkutan Laut Dengan Sistem Nusantara Pendulum
Thursday 28 Jun 2012 16:05:00

Kapal Barang (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Merespon banyaknya keluhan mahalnya biaya-biaya angkut logistik yang menyebabkan harga logistik jauh lebih mahal di daerah-daerah khususnya Indonesia Timur, maka Pemerintah akan membuat sistem yang dinamakan “Nusantara Pendulum” sebagai Indonesia International Gateway untuk memperkuat angkutan laut sehingga dapat memperbaiki angkutan domestik yang ada selama ini.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Sistem Nusantara Pendulum tersebut nantinya akan menjadi satu servisis yang akan bergerak di enam pelabuhan utama yakni Jakarta, Batam, Surabaya, Makassar, Belawan, dan Sorong yang nantinya akan dibuatkan satu rute terjadwal dan lainnya mengikuti sepeti sub-sub sistem yang terintegrasi.

“Kami akan memperbaiki perekonomian di Indonesia terutama mereka yang melalui jalur laut, sehingga nanti angkutan barang bisa masuk dan keluar lebih efisien dan dapat menghemat biaya,” ujar Bambang usai menjadi pembicara pada “IBC Asia Welcome All Speakers and Delegates To Transport Infrastructure Indonesia 2012” di Jakarta, Rabu (27/6).

Seperti yang dirillis dephub.go.id, dengan adanya nusantara pendulum ini menurut Bambang akan memperkecil kontak antara pemilik barang dan yang mengurusnya, sehingga tidak terjadi crowded dan dapat menekan biaya-biaya yang tidak diinginkan.

Bambang mengemukakan, nusantara pendulum merupakan konsep pengintegrasian angkutan laut dengan sebuah kapal utama yang akan bergerak dari Timur ke Barat dan sebaliknya dan akan diikuti oleh kapal-kapal sebagai feeder. selama ini antara Pelindo 1 hingga Pelindo 4 selaku operator pelabuhan memiliki harga dan tarif masing-masing. Ke depannya nanti akan diterapkan tarif yang sama.

Untuk mewujudkannya, ditambahkan Bambang, perlu dilakukan pembenahan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada agar bisa menjadi pelabuhan yang memadai dan dapat meningkatkan pelayanan dan sebentar lagi akan diluncurkan grand desainnya.

“Untuk perluasan pelabuhan Tanjungpriok sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp20 triliun, Batam Rp10 triliun, dan pembangunan pelabuhan Sorong Rp10 triliun, jadi ada sekitar Rp40 triliun yang dibutuhkan untuk infrastruktur pelabuhan,” urai Bambang.

Dengan adanya nusantara pendulum, maka nantinya akan dapat menghemat pengeluaran hingga 1/3 dari biaya yang selama ini dikeluarkan dan diharapkan mampu menghemat biaya hingga ½ dari pengeluaran saat ini.(chn/bhc/sya)


 
Berita Terkait Dephub
 
• Tekan Biaya Angkutan Laut Dengan Sistem Nusantara Pendulum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]