JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 bagi yang akan melakukan foto, video dan merekam di persidangan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sudah dicabut.
Namun pengumuman larangan tersebut masih tetap melekat didepan pintu-pintu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti halnya pantauan BeritaHUKUM hari ini, Rabu (4/3).
Mengapa masih ada pengumuman tersebut, ketika di konfirmasi, Humas yang juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makmur mengatakan bahwa benar pihaknya sudah mengetahui dari pemberitaan mengenai pencabutan larangan tersebut. Tapi belum ada surat atau edaran resmi dari Mahkamah Agung.
"Ada berita surat edaran Dirjen itu sudah dianulir oleh MA. Kita buka situs resmi MA, tidak ada perintah itu. Makanya belum kita cabut pengumuman itu," ujarnya kepada pewarta Berita Hukum, di PN Jakpus, Selasa (3/3).
Padahal, sebelumnya Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memerintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Prim Haryadi untuk mencabut Surat Edaran Nomor 2 tersebut.
"Ketua MA telah memerintahkan kepada Dirjen Badilum untuk menarik SE tersebut," kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro seperti yang dikutip dari detikcom, Jumat (28/2) lalu.
Hal itu dilakukan Ketua MA untuk merespon aspirasi di masyarakat. Di mana aturan itu dinilai tidak selaras dengan semangat keterbukaan peradilan.(bh/ams)
|
