Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Jalan TOL
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
2019-02-11 06:03:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) enggan menggunakan tol Trans Jawa lantaran tarif yang mahal untuk pengendara truk. Meski jarak tempuh yang ditawarkan oleh Trans Jawa bisa memotong separuh waktu perjalanan.

Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman menilai jika tarif tol yang mencapai Rp 1,5 juta belum bersahabat untuk para pengemudi truk. "Sampai saat ini kami belum menggunakan Tol Trans Jawa," ujar Kyatmaja saat dihubungi, Jumat (8/2).

Kyatmaja mengatakan, meski tol Trans Jawa bisa memangkas waktu tempuh separuh perjalanan, hal tersebut bisa mempengaruh terhadap proses jasa antar barang dengan truk.

Menurut Kyatmaja, dalam jasa antar barang komposisi waktu lebih banyak habis untuk masa muat-bongkar barang yaitu 60 persen. Sedangkan untuk masa di perjalanan hanya 40 persen.

"Masa perjalanan itu hanya 40 persen dari waktu yang dibutuhkan dalam jasa antar barang, jadi dampak tol Trans Jawa itu hanya sampai 20 persen, Ngapain keluarkan uang sampai Rp 1 juta lebih kalau pengaruhnya hanya 20 persen," katanya.

Selain itu, kata Kyatmaja para pengemudi truk Aptrindo hingga saat ini masih tetap menggunakan Jalur Pantura, meski harus menempuh perjalan lebih lama.

Menurut dia, sejak Tol Trans Jawa dibuka banyak jalur Pantura semakin lancar karena kendaraan pribada banyak yang sebelumnya lewat jalur Pantura beralih ke Tol Trans Jawa.

Sementara, sejumlah pihak mengkritik mahalnya tarif jalan tol Trans Jawa. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi mengatakan tarif tol Trans Jawa masih dinilai mahal baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan truk. Akibatnya volume trafik di jalan tol Trans Jawa masih sepi dan lengang, seperti bukan jalan tol, terutama selepas ruas Pejagan.

"Oleh karena itu, usulan agar tarif tol Trans Jawa dievaluasi atau diturunkan, menjadi hal yang rasional. Masih sepinya jalan tol Trans Jawa, jelas dipicu oleh tarif tol yang mahal," kata Tulus dalam keterangan tertulis, Kamis (7/2) lalu..

Sedangkan, Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga mengatakan tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merinci rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilometer.

Sementara itu di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km. "Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal".

"Tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol Trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Kamis (7/2) lalu.(ts/tempo/bh/sya)


 
Berita Terkait Jalan TOL
 
• Daftar 7 Ruas Tol Baru yang Beroperasi Gratis pada Libur Natal dan Tahun Baru
 
• Ini 9 Jenis Kartu yang Bisa Dipakai untuk Bayar Tol
 
• Balas Pengkritik, Presiden: Kalau Enggak Mau Bayar Lewat Jalan Nasional
 
• Tindakan Korupsi Pembangunan Tol Layang MBZ Mempermalukan Bangsa
 
• Asyik! Jakarta-Bandung Lewat Tol Ini Tak Sampai 1 Jam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]