Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Penyadapan
Tanggapi Penyadapan, Polri Siap Hentikan Kerjasama dengan Australia
Tuesday 19 Nov 2013 17:44:46

Gedung Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes POLRI).(Foto: BH/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Negara Republik Indonesia bersiap menghentikan kerjasama yang selama ini terjalin dengan Australia, sebagai sikap protes terhadap penyadapan yang dilakukan negeri dengan suku asli Aborigin tersebut.

Namun demikian, ditegaskan Kapolri Sutarman bahwa tindakan ini hanya dilakukan jika ada perintah langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia.

"Tapi kalau perintah Presiden dihentikan, maka kita akan laksanakan. Apapun perintah Presiden, akan kami laksanakan," kata Komjen Sutarman, Selasa (19/11) di Mabes Polri.

Adapun menanggapi pernyataan Presiden yang akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan akan menyampaikan kerjasama yang dilakukan Polri dengan Australia selama ini.

Menurut Sutarman, kerjasama yang dilakukan Polri dengan Australia menyangkut pengadaan sejumlah peralatan, perlengkapan, pelatihan, dan penindakan hukum. Beberapa diantaranya adalah pembentukan Jakarta Cente for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang berada di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, penanggulangan trans national crime, people smuggling, human trafficking dan terorisme.

Secara serius Polri menanggapi penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia yang menyadap menyadap percakapan ponsel SBY, Ani Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Hatta Radjasa, Boediono, Sri Mulyani Indrawati, dan Sofyan Djalil pada periode 2009, Presiden SBY dalam akun twitter-nya menyatakan 'tindakan AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sesama negara demokrasi'.

‪Presiden pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menarik pulang duta besar Indonesia untuk Australia dari Canberra ke Jakarta.

‪"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasa bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata SBY dalam twitternya yang diberi tanda *SBY*.

Selain itu, Polri juga mendapat pelatihan dan dukungan perlengkapan pengungkapan kasus, seperti laboratorium cyber crime di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan laboratorium DNA di Disaster Victim Identification (DVI), Cipinang, Jakarta Timur.

"Ini bentuknya Police to Police cooperation, sementara penyadapan ini Government to Government. Jadi kalau (kerjasama dengan Australia) diminta berhenti, kami siap berhenti," pungkas Sutarman.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Penyadapan
 
• Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan
 
• Trump Menuding Obama Menyadap Teleponnya
 
• Demokrat Wacanakan Hak Angket Sikapi Indikasi Penyadapan SBY
 
• Penyadapan Harus Atas Permintaan Penegak Hukum
 
• Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]