Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
YLKI
Tanggapan YLKI kepada Kemenkes yang Menyatakan Aman Pembalut Berklorin
Friday 10 Jul 2015 14:18:56

Ilustrasi. Banner YLKI.(Foto: @YLKI_ID)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga hari yang lalu YLKI telah melaunching hasil uji laboratorium terhadap pembalut wanita dan pantyliner. Terdapat 9 (Sembilan) merek pembalut dan 7 (tujuh) merek pantyliner yang semuanya mengandung klorin, dengan kadar yang sangat tinggi, rerata 06-55 ppm (untuk pembalut). YLKI mendalilkan bahwa klorin sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, karena bersifat iritatif, bahkan karsinogenik. Namun, atas hasil uji laboratorium tersebut, kemenkes menyatakan sebaliknya, bahwa klorin pada pembalut dinyatakan aman, dan tidak karsinogenik. Kemenkes juga meminta YLKI agar mengonfirmasi lagi hasil penelitiannya tersebut.

Berikut ini tanggapan balik YLKI terhadap sikap dan pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji lab YLKI:

1. Bahwa YLKI telah mengonfirmasi hasil penelitian tersebut, jauh-jauh hari sebelum hasil penelitian dilaunching ke publik. YLKI telah mengirimkan surat konfirmasi sejak 06 April 2015. Tetapi hingga hasil penelitiannya dilaunching (06 Juli 2015), Kemenkes tidak memberikan tanggapan/respon apapun terhadap surat dimaksud.

2. Bahwa hasil penelitian YLKI terhadap pembalut tersebut, justru untuk mendukung regulasi yang dibuat oleh Kemenkes, yakni Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang pengamanan dan pengawasan bahan berbahaya, yang salah satunya adalah klorin. Dalam Permenkes tersebut tidak menyebutkan bahwa klorin berbahaya jika dikonsumsi (ditelan ke mulut), tetapi berbahaya secara umum dalam penggunaan, karena klorin adalah bahan beracun dan iritatif. Jadi pernyataan Kemenkes bahwa klorin pada pembalut adalah aman, justru bertentangan dengan regulasi yang dibuat Kemenkes itu sendiri. Kemenkes tidak konsisten dan menabrak aturan yang dibuatnya!

3. Sebagai bahan yang beracun dan iritatif, tentunya ada batas maksimum saat digunakan, sehingga bisa dinyatakan aman. Tetapi, ironisnya Kemenkes justru menyatakan aman pembalut berklorin, tanpa batas aman sedikitpun. Aneh bin ajaib! Ini menandakan Kemenkes terlalu melindungi kepentingan industri pembalut, dan abai terhadap kesehatan publik, abai terhadap kesehatan konsumen sebagai pengguna pembalut;

4. Banyak dokter kandungan (ginekolog) yang tegas menyatakan bahwa klorin (via media pembalut yang digunakan) sangat berbahaya bagi kandungan dan alat reproduksi perempuan. Klorin bagi alat reproduksi perempuan bukan hanya bisa menimbulkan gatal-gatal, iritatif, tetapi juga bisa menimbulkan infertilitas (kemandulan) dan bahkan kasinogenik;

5. YLKI mendukung dan mendesak, rencana Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan merevisi SNI tentang pembalut. YLKI meminta agar SNI wajib pada pembalut memasukkan klorin sebagai bahan terlarang pada pembalut. Setidaknya ada ambang batas maksimum. Misalnya, FDA (Amerika Serikat) merekomendasikan bahwa batas maksimum klorin pada pembalut adalah 0,1 ppm.

6. Saat ini, pembalut nyaris menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan. Terbukti, dari sekitar 118 juta perempuan di Indonesia, yang 67 jutaan adalah wanita subur (masih mentruasi dan pengguna pembalut), maka diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut/per bulan, yang digunakan oleh perempuan Indonesia.

Demikian, rilis tanggapan YLKI terhadap pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji lab pembalut oleh YLKI yang dilansir situs ylki.or.id pada, Jumat (10/7).(ylki/bh/sya)


 
Berita Terkait YLKI
 
• Tanggapan YLKI kepada Kemenkes yang Menyatakan Aman Pembalut Berklorin
 
• YLKI: Jangan Salahkan Tiket Murah Soal Keselamatan Konsumen
 
• YLKI: Jual Biskuit Mengandung Babi, Indomaret Tak Cukup Hanya Minta Maaf
 
• YLKI Pertanyakan Nyali Politik Pemerintah
 
• YLKI Apresiasi Putusan Mahkamah Agung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]