JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Ormas menunjukkan sebuah kegagalan DPR dalam memahami hakekat hubungan negara dna masyarakat Indonesia, serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Hal itu termaktub dalam Pernyataan Menolak RUU Ormas yang ditandatangani belasan Ormas Keagamaan yang menggelar Press Conference di CDCC, Senin (24/6) hari ini. Inilah isi pernyataan bagian terakhirnya.
"Oleh karena itu, kami mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk memahami, patuh dan taat kepada UUD 1945 sebagai jiwa reformasi, konstitusi dan demokrasi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia, seperti yang dikutip dari muhammadiyah.or.id, pada Senin (24/6).
Bahwa hubungan masyarakat itu perlu dia atur itu sudah semestinya, namun sampai saat ini berbagai pengaturan perundangan yang ada sudah mampu menjangkau berbagai persoalan yang berkaitan dengan munculnya perilaku-perilaku melawan hukum ataupun anarkis dengan penegakan hukum yang semestinya. Kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat dengan berbagai munculnya perilaku anarkis disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum sementara undang-undang yang ada sudah mencukupi.
Namun, jika akhirnya, RUU Ormas tersebut tetap dipaksa untuk disahkan oleh DPR, maka hal tersebut memberikan sinyalemen kepada masyarakat Indonesia, yaitu:
(1). Menunjukkan Kegagalan DPR untuk memahami hakekat hubungan negara dan masyarakat Indonesia serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokratis.
(2). Membuat kemunduran (setback) bagi demokrasi Indonesia, yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara tidak demokratis, seperti layaknya negara otoriter yang sangat mengatur kebebasan berorganisasi. Sehingga pengesahan RUU Ormas akan menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara pariah.
(3). Selain itu, juga menunjukkan bahwa DPR tidak aspiratif terhadap pandangan para pemilih yang menjadikan semakin tidak layaknya untuk memilih paartai-partai yang mendukung RUU Ormas tersebut untuk dipilih pada Pemilihan Umum yang akan datang.(mst/hbs/mhd/bhc/rby) |
