Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Walhi
Tambang Timah Rugikan Warga, Walhi Desak Tambang Dibatasi
Friday 07 Sep 2012 18:04:08

Tambang Timah (Foto: Ist)
BANGKA, Berita HUKUM - Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mencatat, sejak Januari hingga September 2012 ini, sebanyak 32 penambang tradisional tewas tertimbun longsor.

Penyebabnya, pekerja tambang tradisional itu tidak dilengkapi keselematan yang memadai. Selain itu, eksploitasi timah berlebihan akan merusak ekosistem.

Warga di sekitar pertambangan juga merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena sekitar 70 persen lahan telah berubah menjadi lahan pertambangan. Dari itu, Walhi mendesak adanya pembatasan penambangan tradisional timah di Pulau Bangka.

”Perusahaan juga harus dituntut, untuk memulihkan lingkungan dan memastikan pasokan timah tidak berasal dari kawasan yang berbahaya untuk penambang”, papar Pius Ginting kepada pewarta, Kamis (06/09).

Diketahui, proses penambangan di sekitar terumbu karang ini berdampak bagi nelayan. Pasalnya, tangkapan nelayan jadi sedikit dan harga ikan naik sekitar 40 - 100 persen. Kedua perusahaan tambang yang terdapat di Pulau Bangka ini, yaitu PT. Timah dan PT. Koba Tin.(bhc/frd)


 
Berita Terkait Walhi
 
• Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan hubungan antara objek sengketa Kementerian LH dan dampak kerusakan dalam Gugatan Intervensi WALHI
 
• Release WALHI Sulawesi Tengah atas Upaya Kasasi di Mahkamah Agung
 
• Tanpa Mengoreksi Kebijakan Pembangunan, Pemerataan hanya Jargon
 
• Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan
 
• Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]