Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Diskusi
Tak Hadiri Paripurna, Busyro Pilih Diskusi Tertutup FPD
Tuesday 06 Dec 2011 20:56:30

Busyro Muqoddas (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kecurigaan pantas dilayangkan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Pasalnya, ia tidak datang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12) pagi yang beragendakan penetapan hasil pemilihan pimpinan dan ketua baru KPK.

Anehnya, pada siang harinya, Busyro malah menghadiri diskusi tertutup yang diadakan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR di ruang Badan Kehormatan (BK). Apalagi dalam forum itu, politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh datang dan mengikuti acara ini hingga tuntas.

Terlebih Busyro sempat memberikan sinyal bahwa bakal ada tersangka baru perkara wisma atlet yang melibatkan Nazaruddin dari kalangan politisi parpol. Nama Angelina sendiri disebut-sebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi wisma atlet SEA Games dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin dalam persidangan pekan lalu.

Ketik ditanya pertemuan tertutup itu, Angelina haya mengumbar senyum. Ia menolak untuk memberikan pernyataan apa yang dibicarakan dalam forum tertutup tersebut. ‘Saya tidak mau komentar. Biar Tuhan yang tahu," kata Angelina saat ditanya.

Ketika diminta tanggapannya soal namanya ada dalam berkas dakwaan Nazarauddin, perempuan yang biasa disapa akrab Angie itu, kembali tersenyum. "Lillahi taa'la saja. Jawabannya itu saja. Saya tidak mau komentar lagi," selorohnya cepat-cepat meninggalkan wartawan yang masih penasaran.

Sementara Ketua FPD DPR Jafar Hafsah menyatakan bahwa diskusi tertutup ini atas permintaan Busyro Muqodas. Tidak ada isu sensitif yang dibahas dalam diskusi tertutup bagi wartawan ini. Kehadiran Busyro di depan anggota Fraksi Demokrat DPR untuk menyusun dan mempertajam strategi besar pelaksanaan tugas KPK ke depan.

“Tidak ada masalah khusus yang dibahas, apalagi menyangkut soal kasus-kasus yang melibatkan sejumlah politisi. (Diskusi) ini namanya pertemuan internal antarlembaga," kata Jafar Hafsah singkat.(tnc/rob)


 
Berita Terkait Diskusi
 
• Menimbang Urgensi Antara: Pansus Pelindo II, Pansus Asap Pembakaran Hutan, Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, Newmont, dll)
 
• 'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi'
 
• Diskusi Forwat PHK, Tekankan Perlunya Efek Jera
 
• Busyro Muqoddas: Misi KPK Misi Kenabian
 
• Gayus Lumbuun: UU TPPU Layaknya Tempelan Semata
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]