Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Penistaan Agama Islam
Tak Boleh Ada Diskriminasi dalam Hukum
2016-11-29 07:29:09

Ilustrasi. Tampak Ahmad Dhani saat acara Aksi Bela Islam II bersama Rachmawati Sukarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Lily Wahid, Jumat (4/11) lalu.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyerukan kepada Kepolisian RI agar tak menerapkan double standard dan diskriminasli dalam menegakkan hukum. Kritik ini disampaikan Fadli menanggapi kasus dugaan penghinaan kepada kepala negara yang dilakukan musisi Ahmad Dhani.

Fadli menegaskan hal tersebut kepada pers di ruang kerjanya, Senin (28/11), saat menerima Ahmad Dhani. Bersama Dhani, ia menggelar konferensi pers untuk menanggapi dugaan penghinaan kepala negara yang dialamatkan Polda kepada Dhani. "Apa yang disampaikan dalam orasi mas Ahmad Dhani tidak ada apa-apanya. Tidak ada penghinaan. Dan Polisi jangan gunakan pasal karet. Ini bukan zamannya lagi," tegas Fadli.

Seperti diketahui, orasi Dhani yang diduga berisi penghinaan terhadap kepala negara itu terjadi di depan Istana Negara dalam aksi demonstrasi 4 November lalu. Dhani sendiri di hadapan pers dan Fadli, mengatakan, pemanggilan dirinya oleh Polda Metro penuh kejanggalan. Pasalnya, dalam surat itu tidak disebut siapa terlapornya. Dan surat panggilan sebagai saksi, kata Dhani, biasanya tidak mencatumkan nomor surat perintah penyidikan (sprindik).

Pasal 207 KUHP yang dituduhkan, lanjut Dhani, sangat tidak wajar. Dhani sendiri sudah mendengar kesaksian ahli pidana yang sudah dipanggil Polda untuk kasusnya itu. Tanpa menyebut nama ahli pidananya, ungkap Dhani, tak ada unsur pidana sama sekali. Namun, pandangan ahli pidana itu kemungkinan diabaikan polisi. Dhani menilai, dirinya mungkin dijadikan target tersangka.

"Saya Khawatir polisi akan mengkriminalisasi saya. Dan ini buruk bagi penegakan hukum," ucap Dhani.

Sementara Fadli juga kembali menyatakan, Polri begitu mudah mengkriminalisasi seseorang. Padahal, banyak kasus yang dulu pernah ia adukan, hingga kini belum ditindaklanjuti. "Penegakan hukum harus fair. Jangan sampai ada kepentingan apa pun. Kritik tidak boleh dinilai sebagai penghinaan," imbuh Fadli.(sc/mh/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Penistaan Agama Islam
 
• DICARI!!, Setelah M Kece, Pria Ini Jadi Buronan Netizen Gegara Hina Nabi Muhammad
 
• HNW Apresiasi Kinerja Polri Tangkap Terduga Penista Agama
 
• Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
 
• Bareskrim Polri Tetapkan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Dugaan TPPU
 
• Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]