Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Syarief Hasan Heran Sekjen PDIP Membara Serang Demokrat
2016-04-06 19:26:00

Ilustrasi. Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat (PD) selalu menghargai apapun keputusan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Demokrat baru akan mengeluarkan kritik apabila kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dia sebelumnya mengkritik pernyataan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar partainya tidak diganggu dan diserang secara berlebihan. (Baca: Sekjen PDIP Heran Dengan Sikap SBY Yang Tak Mau Dikritik Publik)

"Sebagai sesama mitra partai politik seharusnya saling menghargai. PD selalu menghargai PDIP saat menjadi partai pemenang, bahkan saat menjadi oposisi," tegas dia.

Syarief heran, Sekjen PDIP begitu membara bermanuver untuk menyerang PD. Padahal konsolidasi PD baru-baru ini dilakukan untuk ikut membantu suksesi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat melalui program-programnya, bukan malah menyerang.

"Dulu malah PDIP jadi oposisi kita sangat menghargai, kita tak pernah intervensi, mengkritik, karena kita sadar oposisi. Apapun yang dilakukan pemerintah PDIP menolak, BBM naik dia nolak, turun juga begitu," kenang dia.

Mantan Menteri Koperasi ini tambahkan, situasi pemerintahan saat ini jauh berbanding terbalik dengan era SBY. "Dulu itu solid dan kompak, sekarang tidak. Wapresnya pun dilawan. Menteri bisa bantah wapres, bahkan menteri tidak patuh dengan presiden. Buktinya Jonan waktu peresmian kereta cepat dia tidak hadir," jelasnya.

"Dulu ekonomi kita bagus sekarang amburadul."

Karenanya dia mengajak semua kader partai politik untuk bahu membahu membangun Indonesia, bukan malah saling menyudutkan demi kepentingan masing-masing.(sam/rmol/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]