Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Syari'at Islam VS Syari'at Abunawas WH Makan Hati
Wednesday 03 Jul 2013 20:28:29

Polisi Wilayatul Hisbah Rabu (3/7) saat melakukan razia di depan kantor Pos Langsa.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Qanun syari'at Islam di Aceh saat ini jadi polimik / pro dan kontra di kalangan warga, Rakyat Aceh saat ini menunding qanun no 11 tahun 2001 dan qanun No 14 tahun 2004, merupakan qanun Abu Nawas.

Pasalnya, qanun tersebut hanya berlaku bagi rakyat kecil dan miskin, sedangkan bagi Oknum pejabat dan yang memiliki banyak rupiah tidak tersentuh qanun tersebut, hal tersebut membuat masyarakat Aceh umumnya dan langsa khususnya yang hampir setiap hari WH, melakukan Razia busana, Rabu (3/7).

Sementara kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa Drs Ibrahim Latif, saat di konfirmasi awak media ini melalui Hanphone selulernya mengatakan, "Razia yang di lakukan hampir setiap harinya, hanya menjalankan pasal 13 Qanun No 11 tahun 2001 tentang berbusana Muslim".

Saat ditanya, kenapa pelaku Mesum (khalwat) yang di serahkan warga masyarakat ke dinas syari'at Islam ((WH), dari kalangan Oknum pejabat dan Oknum yang memiliki uang tidak pernah tersentuh hukum (Qqnun), "Ibrahim Latif lagi lagi berkilah.

Menurut Ibrahim Latif, "Dinas Syari'at Islam saat ini tidak memiliki penyidik, maka kita serahkan kembali ke desa, agar di selesaikan dengan Cara adat, terkecuali kasus anak Punk yang di eksekusi beberapa waktu yang lalu, hal tersebut karena ada desakan dari beberapa ormas dan lembaga, maka kita serahkan ke penyidik kepolisian untuk di proses, baru kita lakukan eksekusi".

Ibrahim Latif menambahkan lagi, "Polisi Wilayatul Hisbah (WH), saat ini makan hati, kita jalankan qanun Tapi kita tidak memiliki penyidik, WH tidak berhak menahan orang lebih dari 24 jam, kita serahkan ke Polisi mereka juga menolaknya, alasan tidak cukup bukti, " pungkas Ibrahim Latifi.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]