Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PDIP
Survei Cagub Oneng Raih 5,7%, PDIP Anggap Itu Wajar


Rieke Diah Pitaloka (Oneng). (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mensurvei popularitas calon Gubernur Jawa Barat, menjelang Pemilukada Jabar. Survei dilakukan pada 15 s/d 21 Mei 2012, bulan kemarin. Hasilnya, Rieke Diah Pitaloka –akrab dipanggil Oneng menempati urutan di bawah Tantowi Yahya.

Metode survei menggunakan multistage random sampling, dengan jumlah responden awal 440 responden. Margin of error kurang lebih 4,8%. LSI mensurvei ada 22 calon Gubernur Jabar.

"Sebanyak 41,4 persen dari 440 responden memilih Dede Yusuf sebagai calon gubernur yang paling pantas," ujar Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi (Cikom) LSI.

Hasilnya, semua calon berada di bawah 10%, termasuk Ahmad Heryawan, yang hanya memperoleh sekitar 7,7 persen. Sementara itu, calon lainnya, yakni Irianto MS Syafiuddin –Yance- hanya 7,0 persen, Tantowi Yahya 5,9 persen, dan Rieke Dyah Pitaloka 5,7 persen. Dada Rosada Rahmat Yasin, Aang Hamid Suganda, Dedi Gumelar atau Miing Bagito, Primus Yustisio, Dedi Supardi, Rachel Maryam, dan Nurul Arifin hanya memperoleh suara di bawah 5 persen.

Menanggapi hasil survei ini, Abdi Yuhana, pengurus DPD PDIP Jawa Barat, memaparkan, “Wajar kalau dilihat dari konteks pemerintahan, karena Dede Yusuf sebagai wakil gubernur Jabar, terlebih dahulu dikenal masyarakat Jabar, dibandingkan dengan calon lainnya, termasuk Mbak Rieke (Oneng),” papar seorang DPD PDI Perjuangan, Abdi Yuhana, melalui pesan telefon genggam kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (6/6).

Menjelang Pemilukada, khususnya di beberapa lokasi strategis, sering dilakukan survei, seperti apa yang dilakukan LSI ini. Survei seperti ini kerap mendapat pengaruh praktis terhadap pemilihan.

Ketika ditanyai mengenai langkah strategi dalam “perilaku survei” seperti ini, dan langkah apa yang akan dilakukan PDIP Jabar atas adanya survei yang menenggelamkan popularitas Oneng, Abdi menjelaskan, “Iya, kalau strategi sudah pasti, karena Jabar merupakan barometer Indonesia. Untuk itu, satrategi pemenangan yang kita susun tentunya berorientasi pada bagaimana meningkatkan solidaritas Partai dan tingkat pengenalan calon yang akan kita usung. Di Jabar, dengan 625 kecamatan dan 5000 lebih desa, penduduk sekitar 42 juta, dibutuhkan kerja keras untuk mendorong agar calon yang kita usung mempunyai tingkat keterkenalan,” imbuhnya. (bhc/frd)


 
Berita Terkait PDIP
 
Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang
 
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]