Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Yogyakarta
Sultan Laporkan Hadiah Resepsi Putrinya ke KPK
Friday 11 Nov 2011 23:58:05

Pangeran Haryo Yudanegara dan Gusti Kanjeng Ratu Bendara (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sultan Hamengku Buwono X memenuhi janjinya untuk melaporkan hadiah yang diterima dari resepsi pernikahan putrid bungsunya, Gusti Kanjeng Ratu Bendara dengan Pangeran Haryo Yudanegara yang berlangsung di Keraton Yogyakarta, 18 Oktober 2011 llau. Ia datang sendiri untuk melaporkannya ke gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/11).

Kedatangan Sultan untuk melapor itu, dibenarkan karo Humas KPK Johan Budi SP kepaad waretawan. Menurutnya, KPK segera melakukan penelitian atas laporan penerimaan hadiah itu. “Pak Sultan sudah melaporkan kado pernikahan putrinya, tetapi belum ada detailnya, karena baru masuk sore ini," jelas dia.

Jika ditemukan hadiah yang berkaitan dengan jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY, lanjut Johan, KPK akan menyitanya. Sebaliknya, jika tidak berkaitan dengan jabatan, hadiah itu akan dikembalikan kepada Sultan. "Kami punya waktu 30 hari untuk melakukan verifikasi. Nanti akan diputuskan mana yang terkait jabatan dan mana yang tidak,” ungkap Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengimbau Sultan untuk melaporkan segala jenis pemberian terkait pernikahan putrinya dalam kurun waktu 30 hari setelah pesta. Pasalnya, Sultan merupakan Gubernur DIy sebagai penyelenggara negara. Kewajiban ini sesuai dengan aturan UU NOmor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Seperti diketahui, pada pertengahan Oktober lalu, Sultan menikahkan putrinya Nurastuti Wijareni itu. Untuk resepsi tersebut, keluarga Sultan menyebar sekitar 3.000 undangan. Resepsi pernikahan pun dihadiri para pejabat tinggi negara mulai Presiden, menteri-menteri, pimpinan lembaga tinggi negara hingga tokoh-tokoh politik dan bisnis.(dbs/spr)


 
Berita Terkait Yogyakarta
 
• Yogyakarta Masih Membutuhkan Perhatian
 
• Kasultanan Yogyakarta Tetap Harus Dijaga
 
• Raja Jogja Sri Sultan HB X Mendadak Keluarkan Sabdatama
 
• Jafar Umar Thalib Minta Pemerintah Tak Paksakan Pluralisme
 
• Presiden SBY Beri Selamat Putri Sultan HB X
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]