Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Sukses Pemilu Tentukan Pembangunan Indonesia
2018-02-17 14:36:57

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan arahan pada saat menutup kegiatan Rapat Kordinasi Penyusunan Rencana Kerja KPU 2019, Jakarta, Kamis (15/2).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan kepada jajarannya untuk menyiapkan diri menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 serta pemiihan umum (pemilu) 2019.

Dia menyebut, suksesnya Pilkada maupun Pemilu akan sangat menentukan pembangunan di Indonesia. "Salah satu pilar yang menentukan apakah pembangunan di Indonesia baik atau tidak salah satunya adalah demokrasi, (dan demokrasi) salah satu ukurannya pemilu," ujar Arief saat menutup kegiatan Rapat Kordinasi Penyusunan Rencana Kerja KPU 2019 di Hotel Double Tree, Jakarta, Kamis (15/2).

Arief melanjutkan, ukuran sukses tidaknya pilkada atau pemilu yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah partisipasi pemilih serta tidak adanya konflik. Dengan ukuran yang ada itu dia berharap jajaran KPU disetiap tingkatan dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan dan diperbaiki. "Untuk menyelengggarakan pemilu yang baik, supaya program prioritas nasional tercapai," lanjut Arief.

Arief mengingatkan, untuk mencapai pilkada dan pemilu yang sukses tantangan yang akan dihadapi tidaklah mudah. Meski demikian dia menyemangati agar penyelenggara tetep mengedepankan integritas dan profesionalitasnya dalam bekerja. "Tantangan itu makin hari makin berat. Maka apakah kita mampu menyumbang angka perbaikan (demokrasi) yang cukup pesat atau justru sebaliknya sumbangan angka demokrasi itu disumbang oleh penyelenggaraan pemilu yang tidak baik," tambah Arief.

Lebih jauh, Arief meminta peserta renja menjalankan apa yang telah didapatnya selama dua hari melaksanakan rakor. Terutama dalam menggunakan, memaksimalkan anggaran yang ada.

"Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kalau kebutuhan anggaran tidak diatur dalam posting anggaran tapi diatur dalam pos berbeda, bagaimana merevisinya, tata cara bagaimana, jadwal kapan kan sudah diberitahu semua," pungkasnya.(hupmasdianR/KPU/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]