Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kemenkeu
Sri Mulyani: Tren Kesenjangan di Indonesia Memburuk
2016-08-19 07:19:21

Ilustrasi. Kondisi Rumah Miskin.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, meski kesenjangan di Indonesia bukan yang terburuk, namun trennya memburuk. Karena itu, kondisi tersebut harus diantisipasi.

Menurut Sri Mulyani, jika kesenjangan semakin tinggi, hal itu akan kontra produktif terhadap masa depan negara, lantaran memunculkan kompleksitas sosial dan politik.

"Atau juga karena kebijakan ekonominya sangat melenceng sehingga orientasinya hanya untuk satu kepentingan, baik sangat populis maupun sangat elitis. Ini harus dicegah," ujarnya sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Jumat (19/8).

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah akan memfokuskan APBN, salah satunya untuk melindungi masyarakat yang paling miskin. Caranya, bisa dengan berbagai skema seperti halnya subsidi langsung sampai beras untuk rumah tangga miskin.

Lainnya adalah melalui layanan dasar pemerintah, seperti kesehatan dan pendidikan. "Ini titik intervensi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama (masyarakat) paling bawah. Kalau kelas menengah-atas, mereka bisa melindungi diri untuk urusan dasar ini," lanjut dia.

Karena itu, pemerintah akan lebih fokus untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Bagaimanapun, dua agenda ini sebenarnya untuk tujuan Indonesia ke depan.(bpj/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Kemenkeu
 
• PPATK Harus Ungkap Transaksi Mencurigakan di DJP dan Kemenkeu
 
• Terlambatnya Transfer Daerah, BKD Sarankan DPRD Oku Timur Datang Ke Kementerian Keuangan
 
• Kemenkeu Terbitkan ORI 013 sebesar Rp19,691 Triliun
 
• Sri Mulyani: Tren Kesenjangan di Indonesia Memburuk
 
• Inilah Organisasi Baru Kementerian Keuangan Sesuai Perpres No. 28 Tahun 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]