JAKARTA, Berita HUKUM – Besarnya yang dialokasi pemerintah terhadap dana Kredit Usaha Rakyat. Seharusnya bisa membuat, Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) lebih intens mensosialasikannya di akar rumput.
Hal itulah yang diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Muhajir Sodruddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan dan jajarannya di kompleks Parlemen pada Rabu (6/2).
“Seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM harus lebih kuat melakukan pendampingan soal KUR. Karena, masyarakat masih perlu diberi penjelasan yang memadai,” ungkapnya, Rabu (6/2).
Selain itu, politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuntut agar Syarif lebih transparan dalam pelaporan terkait data penyebaran KUR di wilayah Kabupaten. “Dan data penyebaran KUR ke seluruh kabupaten harus lah diperjelas, agar terlihat jelas peta pemerataannya di daerah,” jelas Muhajir.
Sebab, berdasarkan kunjungan kerjanya ke wilayah Garut Jawa Barat, Muhajir mendapatkan keluhan masyarakat bahwa pembagian KUR tidaklah merata di daerah tersebut. Dan bukan hanya di wilayah Jawa saja, di luar Pulau Jawa pun masih sangat kurang. "Seperti Papua dan Sumatera Utara, penyerapannya hanya sebesar 2,9 persen,” katanya.
Padahal Menteri Koordinasi Perekonomian, Hatta Radjasa menyebutkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 30 triliun untuk diserap tahun ini. "Tahun 2012, sudah tembus Rp 28 triliun," ungkap Hatta di Batu Mirah Tegal, Kamis (31/1) malam.(bhc/riz) |
