Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Islam
Soroti RUU PKS, Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB) akan Gelar Ngaji di Udara
2019-10-01 19:00:01

Undangan Ngaji di Udara dengan tema RUU PKS, Berfaedah untuk Perempuan?-Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Beragam tanggapan maupun kritikan terhadap Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menjadi isu hangat yang terus diperdebatkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Polemik penyusunan RUU PKS yang belum menemukan titik terang ini, menyedot perhatian Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB) untuk mengadakan diskusi yang bertajuk "Ngaji di Udara" dengan tema "RUU PKS Berfaedah untuk Perempuan Indonesia?".

Presiden Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB) Indonesia Nikmatus Solikah menyampaikan bahwa kegiatan "Ngaji di Udara" ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian KJB dalam proses penyusunan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Menurut Nikmatus, komunitasnya sangat perlu memberikan sosialisasi, edukasi, dan penjelasan yang gamblang terkait RUU PKS kepada masyarakat umum.

"RUU PKS sangat penting disoroti, karena sejatinya Undang-undang yang bisa dimanfaatkan perempuan untuk melindungi dirinya dari maraknya tindakan seksual baik secara fisik maupun psikis. Sehingga jika ada sebuah perbincangan cerdas terkait RUU PKS yang sedang dibahas oleh DPR, ini sangat membantu," jelas Nikmatus.

Ia juga berharap acara ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat luas khususnya perempuan agar bisa lebih fokus terhadap undang-undang yang menyangkut dirinya.

Acara ini akan berlangsung pada Sabtu, (5/10/2019) mendatang, di Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jalan Merdeka Selatan, pada pukul 10.00 wib.

Adapun acara ini akan menghadirkan: Aktivis Perempuan Inayah Wahid, Komisi Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr.Wido Supraha, Kepala Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Dr.Nina Nurmila, dan Sekretaris Majelis Nasional FORHATI Jumrana Salikki.(bh/na)


 
Berita Terkait Islam
 
• Pemprov Jabar Hentikan Dukungan Pembiayaan 'Etalase Dunia' Masjid Raya Bandung
 
• Sejarah Kuil Rama di Ayodhya Dibangun Setelah Umat Hindu Merobohkan Masjid Berusia 500 Tahun
 
• Forum Umat Islam Bersatu Laporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri
 
• Pembakaran Al Quran di Swedia, Legislator Ingatkan: Ini Bisa Melukai Hati Umat Islam Sedunia
 
• LDII Sebut Muhammadiyah Kakak Tertua
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]