Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Nelayan
Solar Langka, Nelayan Aceh Berhenti Melaut
Sunday 28 Apr 2013 10:49:32

Kapal nelayan di pantai Ulee Rubeek, Kecamatan Seunuddon, Aceh yang terbengkalai akibat kelangkaan solar.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
LHOKSUKON, Berita HUKUM - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejak beberapa pekan terkahir berakibat terhentinya aktivitas nelayan di Kabupaten Aceh Utara.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (28/4) ratusan boat milik para nelayan di kawasan pantai Kabupaten Aceh Utara terlihat terbengkalai dipinggir pantai. Seperti yang terlihat di pantai Ulee Rubeek, Kecamatan Seunuddon.

“Sudah dua pekan kami tidak melaut, karena solar tidak ada,” kata Kepala Desa Ulee Rubeek Barat, Badlisyah Yahya.

Katanya lagi, kalaupun solar itu ada oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dijual seharga Rp 6000, sementara harga solar yang sebelumnya dijual Rp 5200 per liter.

Para nelayan mengaku jika kelangkaan BBM jenis solar ini terus langka, maka kebutuhan pangan mereka bakal terancam.

Kelangkaan solar itu menurut Raka Pradipta Nandiwardhana selaku Sales Executive Pertamina Wilayah Aceh di Lhokseumawe, disebabkan oleh sejumlah kenderaan tambang dan perkebunan yang kerap mengisi solar bersubsidi pada SPBU.

"Sesuai ketentuan Kementerian ESDM, kendaraan truk pertambangan dan perkebunan dilarang memakai BBM solar bersubsidi," jelasnya

Kendatipun demikian, Pertamina sudah mengantisipasi dengan menyuplai BBM solar ke SPBU dalam wilayah Aceh Utara. Selain itu pihaknya memastikan kedepan tidak mengalami kelangkaan solar lagi, pungkasnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Nelayan
 
• Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'
 
• Legislator Minta KKP Dengar Permasalahan Nelayan di Daerah Agar Tak Demo Tak ke Pusat
 
• Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021
 
• Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan
 
• Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang Dukung Pilkada Serentak 2020 Kondusif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]