Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Sohibul Anshor: SBY Kritik Rezim Sesuatu yang Lazim dalam Rivalitas Politik
2021-01-11 11:58:18

Shohibul Anshor Siregar pengamat Sosial Politik dari UMSU.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut utang Indonesia sudah tidak aman, membuat dirinya banjir kritikan dari pendukung Presiden Joko Widodo.

Para pendukung Jokowi menganggap pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar kritik yang sifatnya politis, mengingat Partai Demokrat bentukan SBY menempatkan diri sebagai oposisi.

Kader Partai Demokrat juga tidak kalah garang dalam membela pernyataan SBY dan mengkritik berbagai kebijakan utang luar negeri yang disebut meningkat tajam selama dipimpin Jokowi.

Mereka menilai kritik kepada SBY terutama yang 'menyerang' secara pribadi, merupakan hal yang tidak baik.

Dalam pandangan pengamat Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor, kritikan SBY tersebut merupakan hal yang lazim. Begitu juga sebaliknya.

"SBY kritik rezim sesuatu yang lazim dalam rivalitas politik. Tidak juga harus dipandang sebelah mata jika ada akademisi mengkritik salah satu dari dua pihak atau keduanya," katanya, Senin (11/1).

Untuk mengakhirinya, ia menyarankan agar kader Partai Demokrat di daerah dapat duduk bersama dengan para akademisi yang dianggap ikut menebar pandangan-pandangan yang tidak edukatif atas kritikan yang disampaikan SBY tersebut.

"Saya sarankan orang-partai di daerah bisa membuka dialog dengan akademisi yang dianggap bicara tak menguntungkan mereka apalagi dipandang tak menebar nilai edukasi. Karena misinformasi atau disinformasi, itu bisa selesai dalam dialog," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

SBY menyebut utang Indonesia sudah tidak aman. Bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB, namun utang yang tercatat hingga November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membatasi ruang gerak ekonomi.

Kritik ini menjadi salah satu hal yang ramai jadi pembicaraan di media sosial.

Akademisi di USU, Prof Yusuf L Henuk, dalam cuitannya bahkan menyebut SBY sebagai "Bapak Mangkrak Indonesia" yang tidak pantas mengajari Presiden Joko Widodo.

Kader Partai Demokrat di Sumatera Utara, mengecam cuitan tersebut yang mereka nilai sebagai narasi yang tidak mendidik.(ag/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]