JAKARTA, Berita HUKUM - Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bertujuan untuk pemakzulan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mendapat dukungan masyarakat Jakarta, sekaligus menagih komitmen DPRD untuk segera merealisasikan janjinya.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan, sebaiknya DPRD jangan hanya berwacana untuk
menenangkan hati masyarakat Ibukota saja tentang pemakzulan Ahok.
Panji menilai, hak angket mesti segera digulirkan oleh DPRD dengan melihat dinamika sekarang di Jakarta yang saat ini mulai bergejolak.
Pasalnya, berbagai kebijakan kontroversi Ahok yang syarat dengan pelanggaran UU dan UUD RI Tahun 1945. Sebagai contoh, pelanggaran konstitusi adalah penggusuran yang tidak manusiawi dan pelanggaran UU jelas terlihat dari kebijakan kontribusi tambahan yang tak sesuai dengan hakikat diskresi.
Jelas Panji, HMP dinilai oleh elemen masyarakat adalah salah satu kinerja konkrit dan tangggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang sewenang-wenang.
"Untuk itu wajar jika elemen masyarakat mengultimatum DPRD agar segera menggulirkan HMP," tutup Panji.
Belakangan, DPRD DKI Jakarta berencana akan kembali menggulirkan HMP untuk menggulingkan Ahok. Kali ini, HMP diwacanakan karena adanya desakan sebagian warga Jakarta Utara yang tidak terima dengan kebijakan penggusuran yang kerap dilakukan Ahok.
Karena hal itu juga, warga yang menamai Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (Amju) menggeruduk Gedung DPRD DKI dengan rusuh pada Jumat lalu (20/5). Mereka mendesak DPRD bertindak atas keserampangan Ahok melancarkan kebijakan penggusuran di beberapa wilayah di Jakarta Utara.
"Nanti bisa pakai HMP yang lama, itu kan masih berlaku," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik beberapa hari lalu.(rus/rmol/bh/sya) |
