Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Israel
Skandal Kontrasepsi Guncang Israel
Friday 01 Mar 2013 15:04:01

Para perempuan Ethiopia-Israel.(Foto: Ist)
ISRAEL, Berita HUKUM - Kementerian kesehatan Israel akan menyelidiki kenapa suntik kontrasepsi diberikan secara luas pada perempuan imigran asal Ethiopia, Jum'at (1/3).

Sebuah komite baru akan mempelajari tuduhan bahwa hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi angka kelahiran di komunitas Ethiopia Israel.

Bulan Desember lalu, dokumenter televisi Israel menunjukkan bukti tentang penggunaan obat bernama Depo-Provera.

Dokumenter itu mengindikasikan bahwa imigran diberikan injeksi tanpa persetujuan penuh dari mereka.

Saat itu para pejabat kesehatan membantah adanya kebijakan tersebut.

Namun surat kabar Haaretz kini mengutip juru bicara Kementerian Kesehatan dan mengatakan bahwa akan ada penyelidikan mendalam atas isu ini, meski hal ini pernah ditinjau di masa lalu, untuk memastikan bahwa tidak pernah ada instruksi semacam itu dari lembaga apa pun.

Para pejabat kementerian, seorang dokter independen dan perwakilan dari komunitas Ethiopia diharapkan dapat duduk di panel.

Tuduhan diskriminasi

Seorang anggota parlemen Ethiopia-Israel yang baru terpilih, Penina Tamanu-Shata, dari partai terbesar kedua, Yesh Atid, mendesak dilakukannya penyelidikan.

Isu itu sangat sensitif di Israel dimana populasi Yahudi Ethiopia yang mencapai 120.000 jiwa terkadang mengeluhkan diskriminasi.

Sejumlah skandal pernah terjadi di masa lalu. Pada 1996, otoritas Israel mengakui mereka diam-diam membuang darah yang didonorkan oleh warga keturunan Ethiopia karena khawatir akan risiko penularan HIV/AIDS.

Pertanyaan kini mengemuka apakah penggunaan suntik kontrasepsi itu berperan dalam menurunnya 50% angka kelahiran di kalangan perempuan imigran Ethiopia di dekade lalu.

Injeksi Depo-Provera, yang diberikan setiap tiga bulan, bukanlah metode kontrasepsi standar di Israel.

Tuduhan bahwa perempuan Ethiopia yang datang ke negara itu mendapat suntikan kontrasepsi tanpa persetujuan mereka dan tanpa mendapat penjelasan mengenai efek sampingnya kini semakin deras.

Beberapa minggu terakhir, Kementerian Kesehatan mengeluarkan himbauan pada ahli ginekologi untuk "tidak memperbaharui resep Depo-Provera bagi perempuan Ethiopia untuk alasan apa pun jika ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak mengerti dampak perawatan ini secara keseluruhan".(bbc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Israel
 
• Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
 
• Siapa Kelompok Pemberontak Houthi di Yaman dan Mengapa Menyerang Kapal-kapal Kargo yang Menuju Israel?
 
• Israel Umumkan Kekalahan Terburuk di Gaza
 
• Dukung Fatwa MUI Soal Palestina, HNW Usulkan Adanya RUU Boikot Produk Israel
 
• Seruan Boikot Produk Israel Perlu Digaungkan Kembali pada KTT OKI di Riyadh
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]