Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Sjarifuddin Hasan: Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah serta Aparatnya Harus Dijaga
2023-01-16 02:37:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik dan tentu seluruh partai akan bekerja keras dan maksimal untuk lolos ambang batas Parlemen Pemilu 2024 dan juga bisa menghantar calon presiden yang didukungnya untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024.

Menanggapi hal yang demikian Wakil ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA., berharap seluruh partai yang ikut dalam kontestasi pemilu untuk bersikap saling menghargai. "Semua partai pasti akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pemilu," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, 14 Januari 2023.

Di tahun politik menurut Politisi Partai Demokrat itu paling penting adalah bagaimana stabilitas politik tetap terjaga. "Meski di Tahun Politik namun persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan," ujarnya.

Tidak hanya itu yang diinginkan dan diharapkan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu. Dirinya secara tegas mengatakan netralitas para penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah dan aparatnya harus terjaga. Hal demikian ditekankan agar pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat bisa terselenggara secara demokratis, jujur dan adil. "Jangan ada intervensi dan bentuk-bentuk sejenis lainnya," tuturnya. Ditambahkan pemilu perlu dijaga agar pesta demokrasi terwujud secara adil dan transparant sesuai pilihan masing masing.

Untuk mewujudkan demokrasi yang adil itulah maka sistem pemilu yang terbuka dianggap yang paling ideal dan tepat. "Sistem terbuka merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang terjamin", ujar Menteri Koperasi dan UMKM di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dengan sistem terbuka menurut Sjarifuddin Hasan rakyat atau pemilih benar-benar bebas memilih caleg yang dia sukai, kenal, dan terbukti reputasinya. "Kalau sistem yang digunakan tertutup maka rakyat tidak tahu siapa yang dia pilih," paparnya. Sistem tertutup membuat rakyat tidak tahu siapa-siapa saja yang diusung oleh partai. "Jadi lagi-lagi yang terbaik adalah sistem pemilu terbuka," ujarnya.

Sistem terbuka dikatakan oleh pria yang menperoleh gelar proffesor dari Universitas Negeri Makassar itu, akan membuat seluruh caleg akan bekerja keras turun ke lapangan bertemu dengan Rakyat. Mereka akan memperkenalkan diri, bersosialisasi, dan bertatap muka dengan rakyat sehingga rakyat tahu bagaimana komitmen caleg tersebut.Tutup Syarief.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]