Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Gedung Baru KPK
Simponi Dukung KPK Dengan Lagu Dan Tari
Monday 02 Jul 2012 16:49:20

Aksi Simponi (Sindikat Musik Penghuni Bumi) (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Musik adalah bahasa universal. Nampaknya, istilah itu sangat lah tepat, pasalnya sebuah perkumpulan yang bernama Simponi (Sindikat Musik Penghuni Bumi) mengalang bantuan dukungan terhadap pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bermusik.

Selain itu, Simponi juga membuat sebuah petisi online di www.change.org/saveKPK. "Sebagai bentuk kekhawatiran dengan masa depan perjuangan anti-korupsi di Indonesia. Seperti dihambatnya dana pembangunan gedung baru KPK oleh komisi III DPR RI," ujar Partisipan Simponi, Rendy Ahmad saat berkunjung ke kantor KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Lebih lanjut, Rendy memambahkan, dalam petisi tersebut terdapat lagu dan tarian anti korupsi. " Dan kami mengajak masyarakat luas untuk ikut menandatantani petisi ini sebagai bentuk dukungan kepada KPK dan juga bentuk desakan kepada Komisi III DPR," tambah pemeran Arai dalam film Sang Pemimpi.

Dan nantinya, lagu yang berada di petisi tersebut, akan dibawakan dalam kompetisi internasional lagu anti-korupsi di Brazil pada bulan Juli.

Berikut adalah lirik lagu VONIS:

Semua karena korupsi
Negeri kaya anak kurang gizi
Rakus pejabat politisi
Bangsa kaya anak tak sekolah

Pengusaha rakus hutan gundul
Bencana datang tak henti
Vonis hakim bisa dibeli
Koruptor dilindungi

We are making movement
We are not a silent generation
Share your wild imagination
We are building a revolution

Kita mengaku
Bertahan air satu
Tanah air tanpa korupsi

Kita mengaku
Bertanah air satu
Tanah air tanpa korupsi

Kita mengaku
Berbangsa satu
Bangsa yang lestari

Kita mengaku
Berbahasa satu
Bahasa tanpa kekerasan

One world without corruption. (bhc/biz)


 
Berita Terkait Gedung Baru KPK
 
Johan Budi: Kami Berpikiran Positif
 
Pedagang Koran pun Geram Koruptor
 
Simponi Dukung KPK Dengan Lagu Dan Tari
 
Sembilan Fraksi Tetap Menolak Pembangunan Gedung Baru KPK
 
DPR Menyetujui Pembangunan Gedung Baru KPK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]