BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Pengurus DPP dan DPD Partai Golkar Jawa Barat diminta segera mengambil alih konflik yang terjadi di DPC Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Hal ini terkait dnegan tindakan arogansi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PG Kabupaten Bekasi Amin Fauzi yang melakukan pergantian antarwaktu (PAW) tanpa didasari alasan jelas.
"Kami menyesalkan pernyataan PAW oleh Amin di media lokal beberapa waktu lalu dan PAW tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya musyawarah," kata Sekertaris Pengurus Golkar Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Agil Sahrojiana, Selasa (7/2).
Menurut dia, sikap serta tindakan Amin Fauzi itu telah memperkeruh suasana dalam tubuh internal Golkar Kabupaten Bekasi. Bahkan, PAW bukan kewenangan seorang pejabat pelaksana tugas yang tertera dalam AD/ART partai. “Kami menduga PAW ini hanya ketidaksenangan pribadi terhadap sejumlah pengurus," jelanya.
Agil merasa yakin bahwa jika masalah ini berlarut-larut sangat berbahaya bagi soliditas internal Golkar. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh bagi calon bupati (cabup) dalam pemilukada yang akan dilangsungkan pada 11 Maret nanti. “Sejauh ini memang terdapat dua kubu sesama Golkar, yakni yang mengusung Neneng Hasanah Yasin dan Darip Mulyana. Saat ini suara Golkar di Kabupaten Bekasi sudah pecah,” tandasnya.
Sejak ditunjuk sebagai Plt DPC Golkar Kabupaten Bekasi, Amin Fauzi makin membuat kisruh dan membuat resah para pengurus dari tingkat ranting hingga kecamatan. Pasalnya, PAW itu bernuansa politis dan dapat disebut black market politic."ini sama seperti orang dagang saja untuk menawarkan posisi di kepengurusan partai. Amin kurang menjalin komunikasi dengan seluruh pengurus di akar rumput,” jelas dia. (eko)
|
