Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Dana APBD
Sidang Perdana Wakil Ketua DPRD Jateng
Friday 28 Dec 2012 08:51:44

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.(Foto: Ist)
JATENG, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah nonaktif, Riza Kurniawan, Kamis (27/12), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. diadili terkait kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng dari APBD 2011.

Di pengadilan yang sama, Riza Kurniawan juga sedang menjalani sidang penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) Jateng bidang keagamaan di Kabupaten Magelang sebesar Rp 1,52 miliar.

Riza ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah atas kasus ini pada 20 Juli 2012. Penetapan tersangka didukung sejumlah alat bukti atas dugaan keterlibatannya. Dalam kasus dana hibah KONI, Riza diduga menyelewengkan dana pada pelaksanaannya, bukan di penyalurannya.

Penyimpangan terjadi di tiga cabang olahraga (cabor), yakni Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi), dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah.

Riza sendiri merupakan pejabat di tiga cabang olahraga tersebut. Penyimpangan dana yang bersumber dari APBD Jawa Tengah itu adalah pengadaan alat-alat olahraga tidak sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan.

Peralatan itu tidak memenuhi standar. Nominal masing-masing cabor Rp 600 - Rp 800 juta. Tersangka dijerat pasal berlapis perundangan pemberantasan korupsi, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Wilhelmus Lingitubun, menjelaskan, beberapa alat bukti yang dikantongi di antaranya dokumen laporan pertanggungjawaban, dokumen pengadaan alat-alat olahraga, nota pembelian, serta keterangan parta saksi.(sm/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Dana APBD
 
• ETOS Institute Layangkan Surat Resmi Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Raja Ampat ke KPK
 
• Bareskrim Menangkap Mantan Gubernur Malut Thaib Armayin
 
• Akhirnya, Ucok Harahap Mantan Camat Kramat Jati Mendekam di Balik Jeruji Cipinang
 
• Theddy Tengko Digelandang ke Sukamiskin, Asetnya Akan Disita
 
• Terima Suap, Hakim Tipikor Kartini Marpaung Divonis 8 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]