Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Masjid
Sidang Masjid At - Tayyibah Diwarnai Kericuhan
Thursday 30 Aug 2012 22:16:51

Ustd. Tengku Zulkarnain (Foto: Berita HUKUM.com/put)
MEDAN, Berita HUKUM - Aksi kericuhan sempat mewarnai jalanya sidang lanjutan kasus perkara perdata perobohan Masjid At - Tayyibah di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada, Kamis (30/8). Masyarakat meneriaki dan ingin menyerang saksi ahli Drs. Ahmad Zuhri yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI Medan usai persidangan.

Salah satu keterangan Drs. Ahmad Zuhri yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI. pada saat itu, yang membuat warga geram saat didukkan menjadi Saksi Ahli, Ia mengatakan bahwa, "Sebenarnya fatwa MUI itu tidak bisa lagi menjadi pertimbangan yang mutlak, tapi akhirnya dibuatlah menjadi putusan yang mutlak. Sebenarnya Fatwa Istiqdal MUI tersebut, boleh diikuti dan boleh juga tidak, tetapi hal itu hanyalah semacam sunah semata. Saya sebenarnya tidak mengetahui bahwa masjid itu akan dihancurkan. dan saya juga merasakan adanya beban moral sekarang", ujarnya.

Sontak ketika persidangan sedang berjalan, terdengarlah teriakan dari para masyarakat yang menghadiri sidang, "Kalau begitu kenapa tidak ada yang memberitahu kami pada saat penghancuran tentang itu, apa harus tunggu hancur dulu?", teriak dari salah seorang jema'ah masjid At - tayyibah.

Puncaknya, ketika Ketua Majelis Hakim Wahidin mengakhiri sidang tersebut dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan, Para pengunjung sidang yang sebagian besar Jema'ah Masjid At - Tayyibah tersebut tiba - tiba ingin menyerang Zuhri, karena tidak merasa senang terhadap keterangan Zuhri itu. sebenarnya hal tersebut baru diketahui pada sidang kali ini, karena menilai Zuhri telah melakukan kezoliman terhadap Umat islam.

Beberapa ibu - ibu pengunjung sidang, berteriak histeris setelah mendengar keterangan Zuhri usai persidangan tersebut. Kemarahan sebenarnya sudah mulai terlihat ketika penasehat hukum dari PT. Multatuli Indah Lestari menanyakan dipersidangan tersebut bahwa, "Apakah masjid itu masih layak digunakan ?", Spontan ibu - ibu tersebut menangis tesedu - sedu mendengarkan pertanyaan seperti itu, yang langsung membuat suasana sidang menjadi haru - biru dengan isak tangisan.

Pada waktu keterangan, saksi ahli sebelumnya yaitu Drs. H. Teuku Zulkarnaen MA yang juga menjabat sebagai Sekjen MUI Pusat, sebenarnya sudah diwarnai dengan isak tangis para pengunjung sidang saat saksi mengatakan, "Masjid yang berdiri dari tahun 1956 hingga 2007 itu selama ini tidak bermasalah, maka hukumnya tersebut sebagai hukum masjid yang harus berdiri kokoh tanpa alasan", ujarnya dalam persidangan .

"Apabila sebuah tanah wakaf menjadi masjid tanpa lafadz, maka itu sah menjadi tanah wakaf. Masjid itu tidak perlu surat atau bukti perjanjian wakaf. Kalau bersurat wakaf, Masjid Nabawi itu pun bisa kita jual. Tetapi ini ada indikasi yang meminta untuk memindahkannya, demi kepentingan kepuasan golongan baru. Pembangun masjid At - tayyibah dipandang sudah memenuhi persyaratan wakaf". tambahnya.


"Sebenarnya perintah eksekusi itu ada dari pihak pengadilan. Jika tanahnya sudah pecah, atau rusak dan masjid itu sudah hancur, baru bisa kita pindahkan. Mana ada yang rusak pada waktu eksekusi 26 mei 2006 tersebut!. Saya pernah beberapa kali memberikan ceramah dimasjid ini. sebenarnya hal ini bisa dijadikan istiqdal ketika terjadi banjir, bencana alam, atau kena bom, baru bisa kita pindahkan ke kampung lain dan kemudian dipindahkan", hardiknya.

Ir. Usmarlin adalah salah satu warga Jalan Multatuli, ketika dimintai pendapatnya tentang masjid At - Tayyibah tersebut, Ia juga megatakan bahwa, "Perkara yang membuat dan memancing emosi tersebut adalah karena baru diketahui bahwa Istiqdal ini boleh dilaksanakan atau tidak. Sedangkan selama bertahun - tahun, tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang hal ini. Siapa yang tidak histeris, bahwa rumah ibadah mereka dihancurkan", ujarnya dengan nada penuh kecewa.

"Saran saya, kasus perdata ini harus diselesaikan secara musyawarah islam. Saya khawatir fatwa MUI disini itu sudah berplintir - plintir. dan didalam surat ini tidak ada masjid yang harus dihancurkan", ungkap Sekjen MUI pusat ini setelah selesai sidang.(bhc/put)


 
Berita Terkait Masjid
 
Yandri Susanto Minta Polisi Usut Kasus Perobohan Masjid di Sragen
 
Menag Yaqut Tak Bandingkan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing, Berikut Klarifikasi dari Kemenag
 
Ketua MUI Nilai Tak Pantas Menag Yaqut Bandingkan Toa Masjid dengan Gonggongan Anjing
 
Masjid Istiqlal Pasca Direnovasi, Potensi Ikon Wisata Religi Global Berbasis Digital
 
Sambut Milad Ke 39 Th, Masjid Istiqlal Gandeng Mapala Gelar Aksi Bersih-Bersih
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]