Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Sidak ke Pasar, Ketua DPR Terima Keluhan Pedagang dan Masyarakat
Saturday 22 Jun 2013 09:54:48

Ketua DPR RI, Marzuki Ali.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih menggunakan baju olahraga, Ketua DPR Marzuki Alie melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tradisional Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (21/6) pagi. Sidak ini dalam rangka menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok sebagai dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Beberapa hari ini kan saya terima SMS, Twitter, Facebook yang mengeluhkan bahwa harga-harga pada naik. Makanya saya ingin memastikan apa benar yang menaikkan harga itu pedagang besar. Sebagian pedagang mengaku bahwa kenaikan sudah dari sononya (pedagang besar),” ujar Marzuki.

Marzuki mendatangi pedagang, dan mendapati bahwa hampir semua pedagang mengeluhkan harga sembako dan komoditas lainnya telah naik rata-rata di atas 10 persen. Dengan naiknya harga kebutuhan primer ini, padagang mengaku sulit menjual kepada masyarakat karena daya beli menurun.

“Pedagang terpaksa menurunkan harga, supaya pembelinya datang. Saya harapkan pemerintah segera merespon apabila ada kenaikan harga, karena dampaknya kepada masyarakat kecil,” tambah politisi Demokrat ini.

Berdasarkan hasil sidak, Marzuki mendapati bahwa kenaikan harga bahan pangan yang cukup melonjak tinggi adalah harga daging sapi. Semula, pasaran harga daging berada di kisaran Rp 80 ribu, namun sampai minggu ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 95 ribu. Harga bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan, diantaranya beras, telur ayam, cabai merah dan bawang merah. Sementara untuk komoditi laut, seperti ikan dan kerang saat ini masih dalam kondisi stabil.

“Umumnya yang menaikkan harga adalah para pedagang besar yang kurang berempati terhadap rakyat kecil, dimana mereka mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang terjadi saat ini. Saya mengharapkan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha besar, khususnya yang memperdagangkan kebutuhan pokok sehari-hari,” papar Marzuki.

Informasi yang didapat dari pedagang ini menjadi hal penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Kementerian Perdagangan, tambah Marzuki, seharusnya melakukan koordinasi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk mengontrol pengusaha-pengusaha besar terkait dengan kenaikan harga bahan pangan.

“DPR hanya bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Untuk tindakan selanjutnya seperti pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, merupakan wewenang pemerintah. Diharapkan juga pemerintah mematok keuntungan yang wajar bagi pedagang pasar yang bersifat oligopolies, dan melakukan antisipasi serta menambah pasokan kebutuhan bahan pokok sehingga harga-harga tidak melambung yang akhirnya memberatkan masyarakat,” pungkasnya.(sf/vp/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]