Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KPK Vs Polri
Seskab: Tidak Mungkin KPK dan Polri Saling Melemahkan
Sunday 07 Oct 2012 13:45:26

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, saat dimintai keterangannya oleh wartawan usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengemukakan, baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga hukum yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Karena itu, ia mengajak semua pihak bersikap rasional, tidak mungkin KPK dan Polri saling melemahkan.

“Jangan gunakan kata ‘penyerbuan’ atau ‘kriminalisasi’ dalam melihat masalah KPK dan Polri, mari kita rasional kedua lembaga penegak hukum itu dibutuhkan untuk memberantas korupsi,” kata Dipo kepada wartawan usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/10).

Dipo berharap polemik antara KPK dan Polri bisa cepat selesai, sehingga kedua lembaga penegak hukum itu bisa kembali bekerja menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi di tanah air.

Mengenai insiden di Gedung KPK, Jumat (5/10) malam, Seskab Dipo Alam menduga Kapolri Jendral Timur Pradopo tidak tahu menahu dan bahkan tidak memerintahkan penjemputan Kompol Novel Baswedan, seorang penyidik KPK di Gedung KPK, Jumat (5/10) malam, yang disesalkan oleh sejumlah pihak. “Ya memang dia (Kapolri) tidak memerintahkan," kata Dipo saat dicecar sejumlah wartawan.

Dipo juga menolak anggapan wartawan bahwa Kapolri Jendral Timur Pradopo dan Menko Polhukam Djoko Suyanto akan dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait insiden di Gedung KPK, Jumat (5/10) malam.

"Tidak ada pemanggilan, buat apa? Kita sudah biasa bertemu dalam Sidang Kabinet,” ucap Dipo.

Seskab menjelaskan, saat ini sistemnya sudah berjalan. Menko Polhukam sedang bekerja. Semua tinggal menunggu laporan Menko Polhukam.

Buat Sistem

Lepas dari masalah yang menjadi polemik sejumlah pihak, Seskab Dipo Alam mengingat ke depan harus ada sistem yang lebih baik dalam menangani perkara, baik yang melibatkan pejabat Polri maupun pimpinan lembaga penegak hukum seperti KPK.

Ia lantas menunjuk contoh di Pengadilan Militer yang sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa dijadikan contoh KPK, sehingga tidak terjadi seorang polisi yang masih aktif dan belum alih status memeriksa pejabat polisi yang memiliki pangkat lebih tinggi, sebagaimana terjadi Kompol Novel Baswedan memeriksa Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri.

Seskab Dipo Alam berada di Warung Daun, Cikini, Jakarta, untuk menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk “Korupsi Karena Kursi”. Selain Seskab, diskusi ini juga menghadirkan pembicara Bima Arya (DPP PAN), Arbi Sanit (pengamat politik), dan Ade Irawan (ICW).

Hadir dalam kesempatan diskusi itu puluhan wartawan, Deputi Polhukam Setkab Bistok Simbolon, Deputi Persidangan Setkab Dra. Sifa, dan Staf Ahli Seskb Marcus Darmadji.(es/skb/bhc/rby)


 
Berita Terkait KPK Vs Polri
 
6 Penyidik KPK Pilih Mundur Kembali ke Polri
 
Pembela Novel Mengadu ke Ombudsman
 
Kabareskrim Sutarman: Saya Tidak Tahu Mengenai Adanya Dua Surat Kompol Novel
 
Presiden SBY Meminta Kapolri Bertemu KPK Untuk Mencari Solusi Bersama
 
Seskab: Tidak Mungkin KPK dan Polri Saling Melemahkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]