Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Palestina
Seruan Boikot Produk Israel oleh Jokowi akan Makin Memperkeruh Proses Perdamaian
2016-03-10 11:09:44

Ilustrasi. Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdasarkan rilis singkat yang merasa bahwa seruan Boikot Produk Israel oleh Presiden Jokowi malahan akan makin memperkeruh proses perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Soalnya, hal ini sesuai dengan jaminan Presiden Amerika Serikat Obama pada Israel, jika ada yang macam macam dengan Israel maka Amerika akan hadir membela Israel hal ini dikatakan Obama saat membuka kembali 'embargo' pada Iran dan melakukan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi di dalam negeri akan memicu gerakan sentimen anti kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia," ujar Arief Poyuono seraya khawatir, sebagaimana rilis pers yang di terima redaksi di Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut Arief Poyuono bahwa, statement (pernyataan) Presiden RI untuk mem'boikot' produk-produk dan menyatakan perang lawan Israel juga bukan menunjukan ciri khas politik luar negeri Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan negoisasi, dibandingkan dengan ancam mengancam dalam turut serta menjaga perdamaian dunia.

Imbasnya, kemungkinan tentu saja statement Presiden RI yang menyerukan Boikot produk-produk Israel dan siap memerangi Israel akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, "Sebab tidaklah dipungkiri bahwa jaringan Ekonomi dunia masih 80% dikuasai jaringan Yahudi yang punya relasi kuat dengan kepentingan negara Israel," paparnya menyambung lagi.

Sekalipun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dengan negara negara anggota OKI yang masih punya hubungan diplomatik dengan Israel sangat jarang untuk menyerukan Boikot Israel. "Nah statement Presiden ini menunjukan kalau presiden itu tidak menguasai benar tentang situasi politik keamanan di Timur Tengah terutama di Palestina, karena di Palestina saja masih ada konflik antara Faksi Fatah dan Hamas," jelas Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Ia pun menyarankan, bilamana berniat ingin membantu Palestina, mestinya melakukan terlebih dahulu perdamaian di Palestina dengan menyatukan Hamas dan Fatah, "Lalu damaikan Israel dan Palestina untuk mewujudkan Negara Palestina yang benar-benar berdaulat dan Merdeka," kata Arief Poyuono menyarankan.

Selanjutnya Arief Poyuono masih ingat kalau pada tahun 2006 di Jenewa saat Konfresi Buruh sedunia yang diselengarakan ILO, Ia berupaya mendudukan Dua (2) perwakilan buruh terbesar Israel dan Palestina untuk merintis perdamaian dengan lebih mengedepankan kesamaan nasib sesama kaum Buruh Dan posisi Strategis Buruh dalam sebuah Negara. "Dan mereka bisa memanfaatkan posisi tawar mereka untuk mendamaikan negara mereka. Itulah hal itu bisa dilakukan oleh mereka," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Palestina
 
• Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
• Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
• Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
• Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
• Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]