Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Palestina
Seruan Boikot Produk Israel oleh Jokowi akan Makin Memperkeruh Proses Perdamaian
2016-03-10 11:09:44

Ilustrasi. Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdasarkan rilis singkat yang merasa bahwa seruan Boikot Produk Israel oleh Presiden Jokowi malahan akan makin memperkeruh proses perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Soalnya, hal ini sesuai dengan jaminan Presiden Amerika Serikat Obama pada Israel, jika ada yang macam macam dengan Israel maka Amerika akan hadir membela Israel hal ini dikatakan Obama saat membuka kembali 'embargo' pada Iran dan melakukan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi di dalam negeri akan memicu gerakan sentimen anti kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia," ujar Arief Poyuono seraya khawatir, sebagaimana rilis pers yang di terima redaksi di Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut Arief Poyuono bahwa, statement (pernyataan) Presiden RI untuk mem'boikot' produk-produk dan menyatakan perang lawan Israel juga bukan menunjukan ciri khas politik luar negeri Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan negoisasi, dibandingkan dengan ancam mengancam dalam turut serta menjaga perdamaian dunia.

Imbasnya, kemungkinan tentu saja statement Presiden RI yang menyerukan Boikot produk-produk Israel dan siap memerangi Israel akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, "Sebab tidaklah dipungkiri bahwa jaringan Ekonomi dunia masih 80% dikuasai jaringan Yahudi yang punya relasi kuat dengan kepentingan negara Israel," paparnya menyambung lagi.

Sekalipun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dengan negara negara anggota OKI yang masih punya hubungan diplomatik dengan Israel sangat jarang untuk menyerukan Boikot Israel. "Nah statement Presiden ini menunjukan kalau presiden itu tidak menguasai benar tentang situasi politik keamanan di Timur Tengah terutama di Palestina, karena di Palestina saja masih ada konflik antara Faksi Fatah dan Hamas," jelas Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Ia pun menyarankan, bilamana berniat ingin membantu Palestina, mestinya melakukan terlebih dahulu perdamaian di Palestina dengan menyatukan Hamas dan Fatah, "Lalu damaikan Israel dan Palestina untuk mewujudkan Negara Palestina yang benar-benar berdaulat dan Merdeka," kata Arief Poyuono menyarankan.

Selanjutnya Arief Poyuono masih ingat kalau pada tahun 2006 di Jenewa saat Konfresi Buruh sedunia yang diselengarakan ILO, Ia berupaya mendudukan Dua (2) perwakilan buruh terbesar Israel dan Palestina untuk merintis perdamaian dengan lebih mengedepankan kesamaan nasib sesama kaum Buruh Dan posisi Strategis Buruh dalam sebuah Negara. "Dan mereka bisa memanfaatkan posisi tawar mereka untuk mendamaikan negara mereka. Itulah hal itu bisa dilakukan oleh mereka," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Palestina
 
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]