JAKARTA, Berita Hukum - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menolak masa perpanjangan pengelolaan JICT - terminal peti kemas terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok kepada perusahaan asing asal Hong Kong-Hutchison Port Holdings (HPH) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
Penolakan tersebut berdasarkan bahwa, terminal peti kemas terbesar di pelabuhan Tanjung Priok itu adalah aset bangsa yang sepatutnya dikelola sendiri oleh Indonesia tanpa melibatkan kepemilikan asing. Pun meningkatnya kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan Peti Kemas yang dihasilkan oleh karyawan lokal bukan dari perusahaan Hutchison Port asal Hongkong.
“Terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok adalah aset Indonesia. Sepatutnya Pelindo menolak perpanjangan kerjasama dengan Hutchison. Kami menolak perpanjangan konsesi yang dilakukan Pelindo II kepada HPH, karena secara finansial lebih menguntungkan jika dikelola tanpa keterlibatan pihak asing,” tutur Muji Wahyudi, selaku Ketua Serikat Pekerja JICT kepada BeritaHUKUM.com pada, Kamis (7/8).
Adapun nilai investasi perpanjangan kontrak pengelolaan (konsesi) JICT tahun 2014 hanya sebesar US$ 200 juta. Padahal ketika awal privatisasi di tahun 1999 nilai investasi mencapai US$ 243 juta. Sementara pendapatan JICT tahun 2014 dengan kapasitas produksi 2,4 juta twentyfoot equivalent unit (TEUs) mencapai US$ 280 juta.
"Jika Pelindo II memiliki saham JICT 100% tentunya keuntungan yang didapat bisa lebih dari itu." tegas Muji Wahyudi, menambahkan adanya ketergesa-gesaan dalam amandemen perpanjangan konsesi pengelolaan kerjasama yang telah dilakukan pada, Selasa (5/8) lalu.
Sebelumnya dalam kontrak kerjasama Hong Kong-Hutchison Port Holdings (HPH) melalui Hutchison Port Indonesia (HPI) akan berakhir pada 2019. Namun dalam amandemen disebutkan Hutchison Port Indonesia (HPI) akan mendapat perpanjangan waktu mengelola JICT dan Koja (konsesi) hingga tahun 2039. Tercatat Pelindo II mendapat US$250 juta dan US$10 juta setiap bulan dengan komposisi perubahan saham yaitu Pelindo II 51% dan HPH 49%.
Pada Selasa (5/8), Pelindo II dan Hutchison Port Holding telah menandatangani amandemen kerja sama usaha pengelolaan JICT dan TPK Koja.
Dengan amandemen ini HPH melalui Hutchison Port Indonesia (HPI) akan mendapat perpanjangan waktu mengelola JICT dan Koja (konsesi) hingga tahun 2039, sedangkan kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2019.
Sedangkan Pelindo II mendapat US$250 juta dan US$10 juta setiap bulan. Komposisi kepemilikan saham yang dimiliki Pelindo II dan HPH juga berubah menjadi Pelindo II 51% dan HPH 49%, juga HPH akan mengembalikan pengelolaan terminal 2-JICT kepada Pelindo II. (bhc/mnd/mat) |
