JAKARTA, Berita HUKUM - Bandar narkoba sejatinya merupakan salah satu predator kemanusiaan yang berpotensi melemahkan segenap potensi bangsa ini. Kehancuran moral, kerusakan fisik dan mental serta angka kematian menjadi dampak jahat yang berasal dari tangan-tangan para bandar dan cecunguknya.
Hukuman mati menjadi harga mati untuk mereka yang nekat menjadi pengedar dan bandar. Baru-baru ini BNN membongkar kasus super duper besar yang melibatkan 5 WNA dan 4 WNI dengan barang bukti sangat fantastis yaitu 862 kg sabu. Jika sabu ini lolos edar, diperkirakan dapat dikonsumsi oleh lebih dari 3,2 juta orang. Jelas ini sangat merugikan, karena jika benar-benar lolos, tak bisa dibayangkan, jutaan manusia jadi lemah potensinya gara-gara narkoba.
Otak dari jaringan ini adalah Wong Chi Ping, seorang WNA Tiongkok yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Pria ini juga sekaligus menjadi target tujuh negara yaitu Tiongkok, Malaysia, Myanmar, Thailand, Amerika, Indonesia, dan Filipina.
Menanggapi kejahatan yang begitu besar ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur angkat bicara. Seperti dilansir dalam portal detik.com, Ridwan mempertanyakan, “Masihkan kita permisif terhadap pelaku narkoba orang asing?”, ujar Ridwan, Rabu (7/1).
Sejauh ini, eksekusi mati pada bandar narkoba masih dalam proses, karena sempat mengalami penundaan dengan alasan benturan dengan aturan MK. Namun desakan dari seluruh unsur masyarakat terus mengalir.
MA juga telah mengedarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2014 yang intinya menyatakan PK hanya sekali. Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, PK diatur dengan tegas hanya satu kali.(dari berbagai sumber/bnn/dtk/bhc/sya) |
