JAKARTA, Berita HUKUM - Senin (13/5) lusa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, di Kantor Presiden, membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013. RAPBN-P tersebut merupakan respon terhadap situasi perekonomian dewasa ini, baik di tingkat global, regional, maupun lokal.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyampaikan hal tersebut kepada laman ini, Sabtu (11/5) saing.
"Ya. Senin, 13 Mei, pukul 08.30 pagi, Presiden menerima pimpinan DPR RI. Presiden didampingi Wapres dan beberapa menteri," kata Jubir Julian A Pasha.
Sementara itu, Firmanzah menjelaskan bahwa RAPBN-P 2013 tersebut secara garis besar berisi tiga hal. Pertama, penyesuaian tingkatan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lifting minyak dunia. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran kementerian dan lembaga.
"Jadi, selain penyesuaian subsidi BBM, juga ada langkah penghematan. Penghematan ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," Firmanzah menjelaskan. Penghematan belanja kementerian dan lembaga ini, lanjut Firmanzah, mencapai Rp 26 triliun.
Beban subsidi hingga akhir 2013 mencapai Rp 300 triliun lebih. Dengan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, subsidi diharapkan turun. "Masih di atas target ABPN 2013 yang berjumlah Rp 198 triliun, tapi jelas ada langkah penurunan," Firmanzah menambahkan.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Bentuknya, antara lain, berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras untuk rakyat miskin (raskin), beasiswa bagi siswa miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH). "Bantuan langsung masyarakat akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahtreraan Rakyat," Julian menambahkan. Data-data penerima bantuan ini sudah diperbaharui.
Dalam rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (8/5) lalu, SBY menyampaikan harapannya agar pembahasan RAPBN-P ini bisa lebih cepat. "Mengingat urgensi penyelesaian APBN-P 2013 ini, pemerintah sangat berharap bisa dilakukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR-RI sehingga pembahasan bisa berjalan lebih cepat. Pemerintah tidak ingin ada ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama," kata Presiden.
Melalui Inpres Nomor 5 tahun 2013, Presiden telah membentuk Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM yang diketuai Wapres Boediono, Wakil Ketua Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Sekretaris Menkominfo Tifatul Sembiring. Presiden SBY juga memerintahkan sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah Kepala Badan, serta para gubernur dan walikota/bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyesuaian subsidi BBM. Sosialisasi serta penyebarluasan informasi dilakukan kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, pers, dan pengguna BBM.
"Pelaksanaan sosialisasi itu berpedoman pada arahan Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 pada 30 April lalu," begitu bunyi Inpres yang ditandatangani pada 8 Mei lalu tersebut.(har/pdn/bhc/rby) |
