Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
ASEAN
Sengketa Wilayah Asteng Dorong AS Buka Pangkalan Militer
Wednesday 23 Nov 2011 22:03:51

Ilustrasi (Foto: Ist)
*Kehadiran pangkalan militer AS di Australia diduga untuk mengimbangi kekuatan militer Cina serta maraknya sengketa wilayah di Laut Cina Selatan

SIDNEY (BeritaHUKUM.com) – Rencana Amerika Serikat (AS) mengirim personel militer tambahan ke Australia pada beberapa tahun mendatang, menuai tanggapan beragam di kalangan pemimpin ASEAN yang khawatir akan meningkatnya kemungkinan konfrontasi militer.

Dalam jumpa pers usai KTT Asia Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengatakan secara jelas sikapnya. Ia tidak secara tegas mendukung atau menentang kesepakatan antara Australia dan AS untuk menempatkan hingga 2.500 tentara AS di Australia dalam beberapa tahun mendatang. Yudhoyono hanya menyatakan bahwa ia percaya AS akan menjaga perdamaian di kawasan itu.

Namun, menurut Carl Thayer, analis Asia Tenggara pada Akademi Pertahanan Australia di Universitas New South Wales, meski beberapa pemimpin bersikap mendua—dalam arti tidak menolak tapi juga tidak menerima keberadaan personil militer tambahan Amerika di Australia—itu, tetapi umumnya pemimpin kawasan menyambut baik kabar tersebut.

“Secara perlahan negara-negara itu meningkatkan kemampuan, tapi mereka membutuhkan negara besar untuk menyeimbangkan satu sama lain. Jadi kehadiran Amerika memungkinkan mereka bernafas, berperan utama, karena Cina kini harus memperhitungkan fakta bahwa Amerika terlibat di kawasan itu,” kata Thayer seperti dikutip VOA News, Rabu (23/11).

Laut Cina Selatan adalah kepentingan strategis besar dalam lalu lintas perdagangan dunia. Cina, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia mengklaim bagian-bagian wilayah itu. Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan dan menyatakan sengketa apapun harus ditangani secara bilateral saja.

Namun, AS tidak memihak negara tertentu atas klaim itu. Tapi AS mendukung pendekatan multilateral guna menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum maritim internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan.

Carl Thayer mengatakan, dari 18 negara yang menghadiri KTT Asia Timur di Bali, hanya Myanmar dan Kamboja yang tidak khawatir mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan hampir semua pemimpin ASEAN mendukung sikap Presiden AS Obama itu.(voa/sya)


 
Berita Terkait ASEAN
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
 
PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN
 
Kudeta Militer di Myanmar Coreng Citra Demokrasi ASEAN
 
Menteri Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN
 
Presiden SBY Tawarkan Bantuan Kemanusiaan Ke PM Myanmar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]