Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Hubungan Industrial
Sengketa UD Sakura Vs Makaminang Berlanjut
Thursday 26 Sep 2013 08:14:24

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Penyelesaian Sengekata Ketenagakerjaan (Foto : Ilustrasi)
KOTAMOBAGU, SULUT, Berita HUKUM - Kasus dugaan pelanggaran Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang dilakukan UD Sakura bakal berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal ini menyusul gagalnya proses mediasi antara UD Sakura dan Alex Makaminang yang difasilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu.

Kepala Dinsosnaker Kota Kotamobagu, Rukmini Simbala, ketika ditemui Media Totabuan usai Rapat Evaluasi PBB 2013 di Aula Kantor Wali kota Kotamobagu, Rabu (29/09) mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 136 ayat 1 UUK, Dinsosnaker telah memediasi kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan musyawarah.

“Tapi ternyata dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Pihak UD Sakura menolak membayar tuntutan Bapak Alex Makaminang,” ujar Rukmini. Karenanya, lanjut Rukmini sesuai mekanisme, sebagaimana Pasal 136 ayat 2, ketika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka sengketa ini harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. “Dan untuk proses selanjutnya kami telah mengajukan permohonan ke Disnakertrans provinsi,” tutup Rukmini

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Alex Makaminang, karyawan UD Sakura menuntut haknya yang belum ditunaikan oleh perusahaan kopi bubuk itu terbesar di Sulut ini. Selama 14 tahun bekerja sebagai karyawan di UD Sakura, Makaminang mengaku upahnya jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, ia juga tidak daftarkan dalam program Jamsostek ( Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Yang lebih parah lagi, selama hampir dua tahun menderita stroke, ayah dari tiga orang anak itu seolah dilupakan oleh UD Sakura. Padahal, dalam Pasal 93 ayat 2 huruf (a) UUK menegaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan”.

Sementara Handri mewakili UD Sakura ketika ditemui di toko UD Sakura Jl Jend A Yani Kotamobagu mengatakan, penyelesaian masalah tuntutan Alex Makaminang, sepenuhnya sudah diserahkan ke Dinsosnaker Kota Kotamobagu. (bhc/mas/rat)


 
Berita Terkait Hubungan Industrial
 
• Sengketa UD Sakura Vs Makaminang Berlanjut
 
• Buruh dari Jawa Timur Akan Nginep dan Duduki Kemenakertrans
 
• MPBI Tolak Upah Murah, Rekomendasi Depenas
 
• “Tolak Anjuran Mediator yang Tidak Berakal Sehat”
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]