Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenaker
Senator Jakarta: Pemilik Pabrik Wajan Harus Dihukum Berat
Monday 06 May 2013 15:54:55

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pardi.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait muncul kasus perbudakan di pabrik wajan dan kuali, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pardi berharap sang pemilik pabrik mendapat hukuman yang berat.

Bahkan, senator Jakarta ini menegaskan, bila perlu usaha yang dilakukan sang pemilik dibekukan.

"Sebab, peristiwa perbudakan di pabrik wajan adalah perbuatan melangar hukum dan perbudakan sudah dihapus, maka hukuman bagi perusahaanya harus dibekukan dan pemiliknya harus diberikan hukuman berat," ujarnya saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com melalui pesan singkat, Senin (6/5).

Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan terobosan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

"Pemerintah melalui Menteri tenaga kerja harus turun tangan dan mencegah jangan terulang lagi kejadian perbudakan di Indonesia," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemilik pabrik wajan dan kuali yang terletak di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang diduga melakukan perbuatan perbudakan terhadap 34 pekerjanya. Dimana, sang pemilik telah merampas hak pekerja.

Kasus ini terungkap saat dua pekerja pabrik tersebut berhasil melarikan diri dan langsung mengadu ke polisi dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan HAM KontraS Yati Andriyani, keduanya melaporkan bahwa ada puluhan buruh disiksa dan dipaksa kerja dengan akomodasi minim di sebuah pabrik kuali.

Disertai perlakukan yang tidak manusiawi. Dimana, mereka harus bekerja berat, dipukul, disiram timah panas, disundut rokok, bahkan disekap dan tak boleh bersosialisasi dengan dunia luar.

Selain itu, ruangan tempat para buruh bekerja dan tidur tertutup pengap karena tanpa jendela atau ventilasi. Hanya tersedia satu WC untuk mereka gunakan beramai-ramai.

Yang lebih mengenaskan lagi, para buruh terbiasa mandi dengan mengunakan sabun colek di WC tanpa bak mandi yang menyatu dengan ruang penyekapan.

"Makanan yang diberikan ke korban hanya berlauk sambel dan tempe, dengan menu yang sama hampir setiap harinya," katanya di akun twitter.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Kemenaker
 
• KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
 
• Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
 
• Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
 
• Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
 
• Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]