Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenag
Selamatkan Aset Negara, Kemenag Kembali Akan Ekseksusi Lebih 3.500M Lahan Miliknya
Monday 16 Dec 2013 20:58:15

Gedung Kementerian Agama RI.(Foto: BH/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama terus bergerak dalam upaya penyelamatan aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga. Besok, Selasa (17/12), kementerian ini kembali akan mengeksekusi 15 (lima belas) bidang tanah miliknya seluas 3.538M2 di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Eksekusi ini akan dilakukan secara bertahap dari tanggal 17 – 19 Desember 2013.

Diinformasikan bahwa dalam rangka melakukan penataan Barang Milik Negara (BMN) dan penyelamatan aset negara, Kementerian Agama telah melakukan inventarisasi dan revaluasi aset. Hasilnya, kalau pada tahun 2006 nilai aset kementerian ini baru sekitar Rp 6,7 triliun, pada tahun 2012 nilainya melonjak menjadi sekitar Rp 33 triliun.

Menurut Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, peningkatan nilai tersebut bukan karena membeli aset baru, melainkan karena Kemenag berhasil melakukan pendataan ulang dan penyelamatan aset-aset negara yang dikuasai pihak ketiga. Sejak tahun 2007 sampai 2012, Kementerian ini telah berhasil menarik aset negara, berupa tanah maupun tanah dan bangunan di 29 lokasi di seluruh Indonesia dengan luas tanah mencapai 460.928M2.

Dengan nilai aset Rp 33 triliun lebih, maka selisih dengan data dari Kementerian Keuangan hanya bernilai sekitar Rp 86 juta.

Berdasarkan release Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang diterima Pinmas diketahui bahwa Kementerian Agama memiliki tanah di Kelurahan Pisangan sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah seluas 3.538M2 berdasarkan beberapa putusan pengadilan berikut:

1. Putusan Pengadilan Nomor: 276/Pdt.G/1996/PN.TNG jo. No. 68/PDT/2000/PT.BDG jo. No. 1526 K/Pdt/2002;

2. Putusan Pengadilan Nomor: 283/Pdt.G/1996/PN.TNG jo. No. 40/PDT/1999/PT.BDG jo. No. 2163 K/Pdt/2000;

3. Putusan Pengadilan Nomor: 284/Pdt.G/1996/PN.TNG jo. No. 341/PDT/1999/PT.BDG jo. No. 2758 K/Pdt/1999;

4. Putusan Pengadilan Nomor: 287/Pdt.G/1996/PN.TNG jo. No. 31/PDT/1999/PT.BDG jo. No. 1821 K/Pdt/2000.

Dijelaskan juga bahwa sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan eksekusi, Kementerian Agama telah meminta kepada para Termohon Eksekusi agar mengosongkan tanah dan bangunan. Bahkan Kementerian Agama menjanjikan untuk memberikan biaya pindah.

Namun karena Termohon Eksekusi menolak, maka Kementerian Agama memohon pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Atas permohonan tersebut, PN Tangerang menerbitkan empat Surat Penetapan dengan Nomor: 77, 78, 79, 80/PEN.EKS/2008/PN.TNG tertanggal 9 Oktober 2013; bahwa atas tanah tersebut akan dilakukan eksekusi riil secara bertahap pada 17 – 19 Desember 2013.

Adapun tanah yang akan dieksekusi adalah sebagai berikut: atas nama Sujiono NS (300M2), Sunardi (200M2), Muhammad Yusuf (190M2), Nurfawati (200M2), Sukirun (200M2), Emmy Bachry (518M2), Muhammad Yunus Amiru Rasyid (100M2), Arifin (500M2), Nurjana Djamil (100M2), Muhammad Yusuf (100M2), Iskandar Mirza (130M2), Walneri (120M2), Sukarpi Sumanta Dirdja (280M2), Hermien Roos (400M2), dan Ridwan Santoso (200M2).

Sebelum rencana eksekusi ini dilakukan, Kementerian Agama telah melakukan upaya-upaya kekeluargaan, namun tetap ditolak oleh para Termohon Eksekusi.(mkd/kmn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kemenag
 
• Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur
 
• Kemenag Tidak Untuk Diklaim, Juga Bukan Untuk Dibubarkan
 
• Polemik Kemenag Hadiah untuk NU, RRI: Gus Yaqut Telah Keluar dari Koridor Historis
 
• Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Dilakukan
 
• Kantor Urusan Agama Bonepantai Lakukan Bhakti Sosial di Panti Asuhan Al Ikhlas Hidayatullah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]