Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Medan
Selama 5 Tahun Kejaksaan RI Tangani 8.963 Perkara Tipikor
Friday 05 Jun 2015 02:19:23

Jaksa Agung RI Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H saat menghadiri acara Seminar Proporsionalitas antara Pencegahan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Medan Sumtaera Utara.(Foto: BH/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam kurun waktu 5 tahun, jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menangani sebanyak 8.963 perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Ini diungkapkan oleh Jaksa Agung RI HM Prasetyo pada Seminar Nasional dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) ke 22 di Medan, Kamis (4/6).

Menurutnya jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah kerugian negara. Jika di rata-ratakan maka dalam setahun kejaksaan di seluruh Indonesia hampir menangani 1.700 an perkara korupsi pertahunnya.

Lanjut HM Prasetyo, dengan angka ini dari tahun ke tahun kuantitas penindakan secara represif terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mengalami penurunan, padahal yang sangat diperlukan adalah tindak pencegahan agar tindak pidana korupsi ini tidak terjadi.

Sehingga menurut Prasetyo, perlu dipikirkan kembali dan dicarikan suatu formula dan metode yang tepat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi.

Dalam kegiatan seminar nasional yang bertema; Proporsionalitas antara Pencegahan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI, serta dari jajaran unsur Muspida Plus Sumatera Utara.(bh/and)


 
Berita Terkait Medan
 
• Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati
 
• Walikota Medan Mengaku Sangat Bersyukur dengan Sosok Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto
 
• Pernyataan Polda Sumut terkait di Medsos, Penyerangan Mapolda Sumut Masalah Hutang Piutang
 
• Sambut HUT Bhayangkara Ke 70, Turn Back Trail Kapolres Simalungun
 
• Aspikom Aceh Dilantik di Sela-sela Kongres Nasional ke IV Aspikom
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]