Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Ramadhan
Sekum PP Muhammadiyah: 1 Ramadhan 1438 H Jatuh pada Sabtu 27 Mei 2017
2017-03-15 08:41:35

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menetapkan awal bulan Ramadhan 1438 Hijriyah jatuh pada Sabtu tanggal 27 Mei 2017.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan Hasil Hisab hakiki Wujudul Hilal-nya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah menetapkan awal bulan Ramadhan 1438 Hijriyah jatuh pada Sabtu tanggal 27 Mei 2017. Pengumuman hasil hisab hakiki wujudul hilal tersebut disampaikan berbarengan dengan hasil hisab awal bulan Syawal Idul Fitri dan Idul Adhan 1438 Hijriyah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengiyakan hasil putusan majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, bahwa 1 Ramadhan 1438 H jatuh pada Sabtu tanggal 27 Mei 2017.

Terkait dengan keputusan sidang Isbat pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, Mu'ti mengatakan bahwa kemungkinan akan sama dengan pemerintah.

"Karena kan posisi hilal saat itu berada di sekitar tujuh derajat. Sudah tinggi. Nah pemerintah walaupun menggunakan rukyatul hilal biasanya di atas 4 derajat itu sudah masuk rukyat (terlihat), bahkan ada pendapat kalau 2 derajat, sudah rukyat," papar Mu'ti, Selasa (14/3).

Namun menurutnya, nanti Muhammadiyah akan menghadiri undangan sidang Isbat Kementerian Agama, kendati PP Muhammadiyah telah menetukan tanggal awal bulan suci Ramadhan lebih dahulu. "Insya Allah hadir, yang terpenting syarat-syarat kemaslahatan sidang Isbat juga harus dipenuhi," kata dia.

Abdul Mu'ti menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut sama seperti tahun lalu, sidang isbat tidak disiarkan langsung oleh media dan kemudian jika terjadi perbedaan pendapat, harus dimasukkan ke dalam pertimbangan pengambilan keputusan agar tidak ada pendapat kelompok tertentu yang merasa diabaikan.

"Ya musyawarah sidang Isbat tertutup bagi media, setelah selesai nanti tinggal pak Menteri Agama yang menyampaikan hasilnya," tutupnya.(dzar/muhammadiyah/bh/sya)



 
Berita Terkait Ramadhan
 
• Penjelasan Muhammadiyah Menetapkan Waktu Puasa Ramadan, Idulfitri, Puasa Arafah dan Iduladha
 
• Benny Rhamdani Dukung Instruksi Presiden Jokowi Larang Pejabat Pemerintahan Adakan Bukber
 
• Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna
 
• HNW, Soal Larangan Bukber Bagi ASN, Negara Harusnya Adil, Edaran Itu Agar Dikoreksi dan Dicabut Saja
 
• Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]