Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BPKP
Sejumlah Kasus di Kejati Sulselbar Tunggu Hasil Audit BPKP
Tuesday 02 Oct 2012 10:14:59

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel (Foto: Ist)
SULSEL, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dalam melanjutkan penyelidikan kasus korupsi. Di antaranya kasus perawatan bandara Sultan Hasanuddin, kasus pembangunan fasilitas air bersih, dan beberapa kasus lainnya.

"Mungkin karena banyak kasus yang harus diaudit sehingga lambat diterima. Sebab selain dari Kejati, BPKP juga menerima order audit dari Kejari", ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulselbar Chaerul Amir, kemarin.

Seperti diketahui, untuk kasus penyelewengan dana pengelolaan Bandara Sultan Hasanuddin itu, BPKP Sulsel sudah menyepakati kalau terjadi dugaan tindak korupsi pada dua item pengerjaan proyek perawatan kawasan bandara yang dikelola PT. Angkasa Pura I. Bahkan untuk melakukan audit kerugian negara, BPKP turunkan dua tim sekaligus.

Berdasarkan perhitungan awal dari pihak Kejati Sulselbar, potensi kerugian negara pada proyek ini mencapai Rp1,5 miliar. Untuk pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan proyek diketahui kalau pengerjaan proyek hanya 60 persen, akan tetapi penggunaan anggaran sudah cair 100 persen.

Selain itu, ada pula kasus pembangunan sarana air bersih yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang (BBWSJ) yang auditnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dimintai tanggapan terkait hasil audit yang dilakukan BPKP terhadap beberapa kasus seperti dugaan korupsi, Kepala Bidang Investigas BPKP Sulsel Joko Supriyanto enggan berkomentar.(rd/kjs/bhc/rby)


 
Berita Terkait BPKP
 
• Keterbukaan Informasi Sebagai Pencegahan Korupsi
 
• BPKP dan KPK Melakukan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi di 33 Provinsi Indonesia
 
• BPKP Tegaskan Ada Peran Neneng di Proyek PLTS
 
• Kejari Minta BPKP Audit Kasus Korupsi di SMKN 3 Kupang
 
• Sejumlah Kasus di Kejati Sulselbar Tunggu Hasil Audit BPKP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]