JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR meminta Pemerintah mensosialisasikan segera usulan untuk memasukkan Anggaran SKK Migas didalam APBN untuk mencegah terjadinya KKN dilembaga itu.
Hal itu terungkap saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, di Gedung Nusantara I, Selasa sore, (27/8).
"Saya minta disosialisasikan segera mungkin agar bisa masuk APBN-P 2014 nanti," kata Anggota DPR Satya W. Yudha dari Partai Golkar.
Menurutnya, memasukkan anggaran kedalam APBN tidak mudah dan perlu kajian mendalam terkait usulan itu. "perlu dikaji antara BKF dan SKK Migas kedepan," tambahnya.
Dia mengatakan, persoalan suap di SKK Migas merupakan persoalan bersama yang harus dibenahi. "SKK Migas punya dewan pengawas namun memang secara fisik tidak mengawasi setiap hari karena memang yang diawasi itu kebijakan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengawasan internal seharusnya lebih optimal dan mampu menyikapi bagaimana institusi itu bekerja.
Anggota DPR Milton Pakpahan (F-PD) mengharapkan SKK Migas segera mendiskusikan usulan memasukkan anggaran SKK Migas kedalam APBN dengan Kementerian Keuangan. "Tetapi sebaiknya menunggu RUU Migas nanti sekalian membahas bentuk SKK Migas seperti apa," tambahnya.(si/dpr/bhc/rby) |
