Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Sebut Pikiran Ibas Ala Tukang Parkir, Muncul Petisi Pecat Ruhut
2016-09-29 08:17:27

Ilustrasi. Anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul sudah keterlaluan. Ruhut menyindir pola pikir Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) seperti tukang parkir.

"Ya, (Ruhut sudah menyinggung) mulai dari Bu Nurhayati, Pak Amir, Pak Syarief, saya, sekarang Mas Ibas. Sudah sangat keterlaluan ini, bahkan di internal WA grup PD sudah beredar petisi pemecatan Ruhut yang diamini oleh mostly anggota PD," kata Roy, Rabu (28/9).

Pernyataan Ruhut merupakan reaksi atas sikap putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memintanya mundur karena berseberangan dengan keputusan partai. Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, sementara Ruhut mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Lantas, Ruhut mengatakan: "Bagaimana partai politik mau maju kalau cara berpikir tokohnya seperti tukang parkir Karena hanya pekerjaan tukang parkirlah yang mengatakan mundur, kiri, kanan, stop, gopek bang."

Roy menambahkan Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat saat ini sedang bekerja untuk menangani sikap Ruhut.

Wakil Ketua Partai Demokrat Roy Suryo menilai apa yang diucapkan Ruhut kepada Ibas sudah sangat keterlaluan. Menurutnya, Ruhut memang akhir-akhir ini bersitegang karena beda dukungan.

"Memang sudah sangat keterlaluan ini si Ruhut, masyarakat sendiri sudah sangat bisa menilai bagaimana etikanya," ujar Roy

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengungkapkan, Komite Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat sedang bekerja dan segera ditentukan sanksinya. "Kita terbiasa taat azas dan sesuai AD-ART saja, maka biarlah Komwas dan Wanhor yang memutuskan sesuai pakta integritas tersebut," tuturnya. Pria yang dikenal sebagai pakar telematika itu menyebut di internal Partai Demokrat beredar petisi pemecatan terhadap Ruhut.

Kini beredar Petisi muncul karena mereka kesal terhadap Ruhut yang kerap mencela pengurus Demokrat seperti Ibas, Nurhayati Assegaf, Syarief Hasan, dan Amir Syamsudin termasuk Roy Suryo.

Sementara sebelumnya, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta Ruhut Sitompul mundur dari partai. Lantaran, Ruhut mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sementara Demokrat mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menanggapi hal tersebut, Ruhut menyatakan, partai berlambang mercy itu takut kalah dalam kompetisi demokrasi di ibukota. Bahkan menurut dia, Demokrat akan karam jika dirinya benar-benar dipecat.

"Ini semua bentuk dari ketakutan dan kalau aku mereka berani pecat, ya partainya akan karam (apalagi) kalau Ahok menang," kata Ruhut saat dihubungi di Jakarta, Rabu (28/9).

Ruhut mengingatkan, hal serupa pernah terjadi saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu. Di mana, dirinya mendukung Jokowi-JK meskipun Demokrat secara mayoritas mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Saat itu, lanjut dia, desakan pemecatan dari Demokrat terhadap dirinya semakin deras dari hari ke hari. Namun hal tersebut justru memperkuat posisi dirinya di Partai Demokrat.

"Dulu demokrat dukung Prabwo-Hatta, Ruhut mendukung Pak Jokowi. SBY lihat kehebatan aku setelah aku dibilang minta aku dipecat, tapi malah aku jadi Menko Polhukam partai. Setelah aku dicopot jadi koordinator jubir, sekarang jabatan dipegang oleh siapa Dipegang Pak SBY, artinya tak ada yang mampu sebagai juru bicara selain Ruhut Sitompul," papar dia.(suara/liputan6/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]