Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Satu UU Lagi Dihasilkan DPR
Saturday 25 Apr 2015 18:19:31

Ilustrasi. Paripurna DPR.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Di masa sidang III yang sangat singkat ini, satu lagi undang-undang (UU) telah dihasilkan DPR. UU tersebut adalah Perppu Nomor 1/2015 tentang KPK yang sudah menjadi UU. DPR dan Pemerintah hanya menyelesaikan satu RUU di tengah kegiatan yang sangat padat.

“Dalam masa sidang ini DPR dan Pemerintah hanya menyelesaikan satu RUU karena jangka waktu masa sidang yang singkat dan banyaknya kegiatan pemerintah yang membutuhkan perhatian dan energy,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III 2014/2015 pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (24/4).

Novanto dalam pidatonya juga menginformasikan bahwa RUU yang kini sedang dalam proses pambahasan adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Republik Sosialis Vietnam. Sementara beberapa RUU lain yang masuk prolegnas masih dalam tahap penyusunan. Setidaknya ada 11 RUU yang sedang disusun, di antaranya adalah RUU tentang Radio dan Televisi RI, RUU tentang penyiaran, dan RUU tentang Jasa Konstruksi.

RUU lainnya adalah RUU Disabilitas, RUU Perubahan atas UU Perbankan, RUU Perubahan atas UU No.19/2003 tentang BUMN, dan RUU Arsitek. “Terkait dengan pelaksanaan Prolegnas 2015-2019, Badan Legislasi telah melakukan sosialisasi Prolegnas ke beberapa daerah dan stakeholders terkait. Badan Legislasi juga sedang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap RUU yang menjadi prioritas Tahun 2015,” jelas Novanto.

DPR, lanjut Novanto, juga memberikan perhatian terhadap Putusan MK yang membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Karena dibatalkan MK, maka UU No.11/1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Untuk itu, DPR telah meminta Pemerintah segera mengajukan RUU mengenai sumber daya air. Tidak hanya itu, DPR juga telah meminta Pemerintah segera mengajukan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai tax amnesty.(mh/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]