Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IV
Sangat Tercela Bila Anggaran Pertanian Dikorupsi
Wednesday 26 Jun 2013 09:01:45

Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul terungkapnya anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikorupsi untuk kepentingan politik 2014 oleh partai tertentu, Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo, Selasa (25/6), sangat menyesalkan hal itu sebagai perbuatan tercela.

Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6) terungkap bahwa ada upaya menghimpun dana dari anggaran Kementan untuk kepentingan politik pemenangan Pemilu 2014. Bahkan, disebutkan dalam pembacaan dakwaan terungkap, anggaran Kementan diprediksi akan dikorupsi sebesar Rp 1 triliun.

“Orang-orang yang justru harusnya mensukseskan program pembangunan pertanian itu sangat disesalkan dan sangat tercela. Apalagi, kalau dilakukan oleh anggota DPR yang menyusun anggaran pengadaan benih untuk petani,” kata Siswono yang ditemui sesaat sebelum Rapat Paripurna.

Proses pengadilannya baru berjalan. Jadi, masih banyak kemungkinan lain yang akan terungkap dalam persidangan di Tipikor tersebut. Selain di Kementan, memang, disebut-sebut pula anggaran di dua kementerian lainnya yang akan dikorupsi, yaitu Kementerian Sosial sebesar Rp 500 miliar dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 500 miliar. “Tapi, kita tunggu saja dulu proses di pengadilan ini,” tutur Siswono.

Ditanya, apakah pihaknya akan segera mempertanyakan hal ini kepada Menteri Pertanian dalam Raker dengan Komisi IV, Siswono menjawab, “Oh pasti. Begitu rapat kerja berikutnya pasti kita pertanyakan hal-hal yang berkembang di pengadilan ini. Dan kita tunggu penjelasan dari beliau,” pungkasnya.(mh/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]