ACEH, Berita HUKUM - Usulan DPR Aceh untuk mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk pengukuhan Wali Nangroe, masih menjadi kontroversi mulai dari kalangan aktifis, LSM, akademisi dan tokoh masyarakat lainnya.
Hal ini sebagaimana dikatakan pegiat Lembaga Sahara Aceh, bahwa usulan itu adalah sebuah keinginan, melainkan bukanlah sebuah kebutuhan, demikian kata Direktur Lembaga Sahara Aceh, Dahlan M Isa, Jum'at (18/10).
Menurutnya, sangat tidak logis, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti perekonomian / kesejahtraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, rumah untuk kaum dhuafa dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
"Perlu ketulusan hati untuk dapat melihat itu, jika tidak ada ketulusan maka kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya kelihatan," tukasnya.
Dia menambahkan, pihaknya megatakan sangat tidak sepakat terkait usulan DPRA, karena memperlihatkan sebuah kebijakan yang benar-benar sangat tidak masuk akal dengan jumlah dana sebesar Rp 50 M. Sebuah lembaga diperlukan untuk mempersatukan Aceh demi kesejahtraan masyarakat Aceh tanpa melihat dari golongan mana, suku, daerah tempat tinggal (kab/kota).
"Namun jika hal itu justru membawa perpecahan dan kemunduran bagi kesejahtraan, maka perlu diformat ulang," tukas Dahlan.
Dalam hal ini, dia sangat yakin itu tidak terkabulkan, karena sistem budgeting sekarang ada tahap-tahapnya (filternya) dimana publik juga filter yang sangat jeli menilai itu. Jadi pasti akan dipertimbangkan lagi oleh legislatif di tingkat provinsi.
Untuk itu, solusi yang tepat adalah perlu dibahas ulang tentang rencana penggunaan anggaran Rp 50 M tersebut, daripada bermasalah lebih besar ketika selesai digunakan nanti, maka lebih bagus bersusah payah sekarang.
Dan menurut saya, imbuhnya, harus melihat dengan ketulusan hati tentang sebuah keputusan apalagi itu menggunakan dana negara/daerah yang tidak lain lain adalah titipan hak masyarakat, untuk digunakan seadil-adilnya demi kesejahtraan masyarakat juga sebagai pemilik modal.(bhc/sul). |
